PKB nilai capres harus kader partai jadi usulan KPK yang menarik

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyarankan calon presiden dan wakil presiden harus berasal dari anggota partai politik. Pendapat tersebut dianggap sebagai inisiatif yang patut diperhatikan oleh partai-partai besar.

“Pikiran menarik terkait penunjukan capres dan cawapres sebagai kader partai,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Hasanuddin menambahkan, usulan KPK tersebut dianggap relevan karena dapat memperkuat kelembagaan partai sekaligus mendorong sistem pengembangan kader dan pendidikan politik. Ia menilai, dengan adanya syarat tersebut, akan lebih mudah menghasilkan pemimpin yang mampu mewujudkan amanah publik secara optimal.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK melakukan analisis mengenai pengelolaan partai politik. Dalam studi tersebut, lembaga anti-korupsi mengusulkan perbaikan mekanisme perekrutan kader guna mengurangi biaya politik yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk ikut serta dalam pemilu. Rekomendasi ini muncul setelah ditemukan indikasi bahwa sistem kaderisasi saat ini masih memerlukan perbaikan.

Salah satu saran KPK adalah membagi anggota partai menjadi tiga kategori, yaitu kader muda, madya, dan utama. Selain itu, lembaga tersebut menyarankan agar calon anggota DPR harus berasal dari kader utama, sedangkan calon anggota DPRD provinsi diusulkan dari kader madya. Untuk capres dan cawapres hingga kepala daerah, KPK mengusulkan bahwa mereka harus berasal dari sistem kaderisasi dengan syarat menjadi kader dalam batas waktu tertentu.

KPK juga menyarankan pembatasan masa jabatan ketua umum partai hingga maksimal dua periode. Langkah ini bertujuan memastikan sistem kaderisasi berjalan lebih efektif dan mengurangi potensi korupsi dalam pengambilan keputusan politik.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, KPK berharap dapat mendorong pelembagaan demokrasi yang lebih kuat di Indonesia. Hasanuddin menekankan bahwa persyaratan kaderisasi ini menjadi penting dalam memastikan kualitas pemimpin yang mampu menjawab tantangan politik masa depan.