Hashim Sebut Kelemahan MBG Adalah Hal Lumrah

Jakarta – Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden di bidang Energi dan Lingkungan, menyatakan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini adalah hal yang wajar, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Saat menyampaikan pesan dalam acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu malam, ia berharap para pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dapat menjadi bagian dari upaya mengawasi pelaksanaan MBG di berbagai desa.

Menurut Hashim, ada beberapa tantangan yang muncul, seperti kasus keracunan dan munculnya belatung dalam makanan, tetapi hal ini dianggapnya sebagai bagian dari proses adaptasi program MBG yang baru diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa program ini melibatkan jumlah penerima manfaat yang besar, sehingga kesalahan dalam penerapannya bisa dianggap sebagai hal yang lumrah.

“Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung, dan sebagainya; tetapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar karena program MBG ini program pertama yang dilaksanakan, yang meliputi begitu banyak penerima manfaat,”

Hashim juga mengakui bahwa MBG telah menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa aspirasi rakyat yang tulus harus direspons secara serius. Program MBG, menurutnya, dirancang sebagai strategi untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa, berawal dari kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto terhadap tingkat stunting yang tinggi pada sekitar tahun 2006.

“Saya ingat, ini menurut Kementerian Kesehatan, waktu itu, 30 persen anak-anak Indonesia menderita stunting. Sewaktu itu, Pak Prabowo bilang ke saya, ‘Kalau ini tidak bisa ditanggulangi, kondisi yang berat ini, kita bisa bayangkan 20 tahun kemudian’,”

Oleh karena itu, Hashim menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG harus dilakukan secara ketat. Dalam acara yang diselenggarakan Abpednas, ia menyampaikan bahwa para pengurus bisa berperan aktif dalam memastikan program berjalan sesuai rencana, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan kualitas makanan tetap terjaga.

Selain itu, Hashim menyoroti aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Ia menyampaikan bahwa aplikasi ini sudah bisa digunakan dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lebih dari 300 ribu anggota Abpednas. Hashim menjelaskan bahwa setiap desa diharapkan memiliki lima anggota Abpednas, yang akan mengontrol mutu makanan melalui fitur foto dan laporan.

Sementara itu, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap MBG. “Pengawasan ini tidak hanya fokus pada penggunaan dana, tetapi juga pada kualitas menu yang disajikan,” tegas Dadan setelah acara.