PLBN Motaain Hadirkan “Money Changer” Perkuat Ekonomi Perbatasan

Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Motaain kini menyediakan layanan pertukaran mata uang asing milik Bank Rakyat Indonesia (BRI). Langkah ini bertujuan memperkuat dinamika ekonomi di daerah perbatasan, khususnya antara Indonesia dan Timor Leste.

Strategi Penguatan Ekonomi

Peresmian fasilitas money changer di PLBN Motaain dianggap sebagai langkah strategis untuk memudahkan transaksi valuta asing. Masyarakat perbatasan kini dapat menukar uang secara resmi, tanpa harus mengakses jalur yang tidak teratur.

“Kehadiran layanan money changer di PLBN Motaain memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada masyarakat. Ini juga membantu memperkuat kegiatan ekonomi lintas batas,” ujar Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (PKPD) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Jumat.

Fasilitas ini diharapkan memenuhi kebutuhan warga, pelintas batas, serta pengusaha yang selama ini menghadapi hambatan dalam penukaran uang. Topri menjelaskan, keberadaan layanan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mendukung transaksi finansial di wilayah perbatasan.

Sebelumnya, masyarakat seringkali harus menempuh jarak jauh ke pusat kota atau mengandalkan jalur informal untuk menukar uang. Dengan adanya money changer, akses ke layanan valuta asing menjadi lebih mudah dan terjangkau.

“Kami mengapresiasi kerja sama Bank BRI yang membawa fasilitas money changer ke PLBN Motaain. Keberadaan ini melengkapi layanan yang sudah ada, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lintas negara,” kata Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Menurut Maria, pengelola PLBN Motaain akan terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut agar manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh warga setempat. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting untuk mendorong pengembangan ekonomi perbatasan.

PLBN Motaain juga berperan sebagai bagian dari kawasan Pusat Pengembangan Kawasan Perbatasan (PPKP) Atambua. Fasilitas ini ditujukan tidak hanya sebagai titik masuk barang dan orang, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.