Tito Dorong BNPP Serius Garap Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Di Jakarta, Selasa (14/4), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menggelar diskusi bersama Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman, serta tim di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan program perumahan yang fokus pada daerah perbatasan.

Arahkan BNPP untuk Fokus pada Program RTLH

Dalam sambutannya, Tito mengajak seluruh jajaran BNPP memanfaatkan program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dicanangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini secara khusus menargetkan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. “Pak Ara, Menteri PKP, telah menyetujui anggaran sebanyak 15.000 unit RTLH, jumlahnya dinaikkan dari 10.000 sebelumnya. BNPP harus menangkap program ini dengan serius,” ujarnya.

“Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” tambah Tito.

Menurut Tito, tugas BNPP adalah memetakan wilayah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan RTLH, termasuk menentukan jumlah unit per daerah. Untuk mendapatkan data masyarakat yang menerima manfaat program, ia menyarankan BNPP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Tito menjelaskan bahwa BPS telah memiliki informasi lengkap mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga, termasuk yang tinggal di RTLH. “Karena BPS sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” tuturnya.

Mendagri yakin, program ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat rasa nasionalisme warga setempat. “Mereka akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan,” pungkas Tito.