Kenaikan Tingkat Perceraian di Tiongkok

Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di Tiongkok mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan perubahan sosial yang mendalam. Peran perempuan dalam rumah tangga semakin berpengaruh, dengan keberanian mereka untuk memutus hubungan pernikahan meningkat. Meski pemerintah berupaya membatasi jumlah perceraian guna mempertahankan kestabilan sosial dan mendorong pertumbuhan populasi, tren ini justru bergerak ke arah yang berlawanan.

Hambatan dalam Proses Perceraian

Kebijakan pemerintah terus diadaptasi, seperti penghapusan aturan surat kerja dalam perceraian pada tahun 2003. Namun, upaya tersebut tidak mampu menghentikan peningkatan angka. Dalam 2021, diperkenalkan masa tenggang 30 hari untuk memperlambat proses perceraian. Meski sementara berhasil menekan jumlah kasus, dampaknya tidak bertahan lama.

Faktor Penyebab Kenaikan Perceraian

Perubahan struktural masyarakat memperkuat posisi perempuan. Kebijakan satu anak berdampak pada investasi lebih besar pada putri, terutama pendidikan. Saat ini, partisipasi pendidikan tinggi perempuan melebihi laki-laki, membuka akses ke pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Hal ini menggeser alasan perceraian dari kekerasan atau perselingkuhan ke kualitas hubungan dan ketidakcocokan nilai.

Normalisasi Perceraian dalam Masyarakat

Penurunan stigma perceraian menjadi tren baru. Banyak perempuan kini terbuka membagikan pengalaman pernikahan mereka, baik melalui media sosial maupun platform lain. Seperti yang dicatat The Economist, peningkatan keberanian perempuan untuk memutus hubungan yang tidak sehat menunjukkan pergeseran nilai yang lebih luas dalam masyarakat Tiongkok.

Peran Perempuan dalam Keputusan Pernikahan

Kasus perceraian 2025 mencapai lebih dari 2,7 juta, menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jumlah ini naik sekitar 28% dibandingkan tahun 2021. Meski data pengadilan belum sepenuhnya diperoleh, pola menunjukkan perempuan mendominasi sebagai pihak yang mengajukan gugatan, dengan proporsi sekitar 70%. Fenomena ini memperkuat peran perempuan dalam mengambil keputusan rumah tangga.

Seperti yang dilaporkan The Economist, menghapus aturan surat kerja dalam proses perceraian tahun 2003 berdampak pada meningkatnya jumlah perceraian. Sementara kebijakan masa tenggang yang diterapkan pada 2021 sempat memperlambat tren tersebut, namun efeknya tidak lama bertahan.