Kekhawatiran Baru Mengancam Kehidupan Manusia, Bapak AI Sampaikan Peringatan

Dari Jakarta, pendiri teknologi kecerdasan buatan (AI) yang juga memenangkan Nobel, Geoffrey Hinton, kembali menyuarakan kekhawatiran mengenai laju perkembangan AI yang semakin cepat. Ia menyebutkan bahwa keberadaan AI seperti mobil super cepat tanpa roda kemudi, sehingga diperlukan regulasi yang kuat sebagai pengendali utama. “Jika Anda mengemudi dengan mobil tanpa rem, pasti akan mengalami kecelakaan besar ketika menuruni bukit, terlebih lagi tanpa setir,” ujarnya, dikutip dari Eurasia Review pada Kamis (23/4/2026).

Kebijakan AI Global Memanas

Komentar Hinton muncul saat berbagai negara meningkatkan pembahasan kebijakan AI. Pemerintah dan panel PBB sedang menggarap topik pengelolaan, inklusi, serta manajemen risiko, menghadapi semakin dalamnya integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari dan sektor ekonomi masyarakat dunia.

Penyusunan Kebijakan dan Ketimpangan Global

Menurut laporan ‘Technology and Innovation 2025’ dari Perdagangan dan Pengembangan PBB (UNCTAD), pasar AI diperkirakan akan melonjak dari US$189 miliar pada 2023 menjadi US$4,8 triliun pada 2033. Namun, kemampuan mengembangkan teknologi AI kini bergantung pada sejumlah perusahaan dan negara tertentu, kata Sekjen UNCTAD, Pedro Manuel Moreno, dalam sesi di Komisi Pengembangan Sains dan Teknologi (CSTD). Konsentrasi pengembangan AI ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara negara-negara yang membangun teknologi dan yang hanya menggunakannya.

Sekjen Serikat Telekomunikasi Internasional PBB (ITU), Doreen Bogdan-Martin, menambahkan adopsi AI generatif di negara-negara maju (Global North) lebih cepat hampir dua kali lipat dibandingkan negara berkembang (Global South). “Ini memperbesar jurang antara negara yang mengontrol AI dan yang hanya mengonsumsinya,” katanya.

Risiko Demokrasi Terancam

Ressa, penerima Nobel Perdamaian dan jurnalis Filipina, mengingatkan bahwa kemajuan AI bisa mempercepat pelemahan sistem demokrasi melalui ‘perang narasi’. Alat AI yang semakin canggih memungkinkan penyebaran kebohongan secara masif, serta menurunkan kepercayaan pada lembaga seperti media dan pengadilan. Akibatnya, korupsi strategis makin merajalela setelah akuntabilitas pemerintah terkikis.

Langkah Kebijakan Global untuk AI

Temuan panel ilmiah akan menjadi bahan referensi bagi inisiatif penting PBB lainnya, seperti Dialog Global tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan, yang akan diadakan Juli mendatang di Jenewa. Kegiatan ini diharapkan menggabungkan 193 negara anggota PBB, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku teknologi untuk berbagi praktik terbaik serta menghasilkan pendekatan bersama.

“Diskusi kebijakan akan berbasis sains dan bukti, dengan perspektif gabungan dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia,” kata Utusan Khusus PBB untuk Teknologi Digital dan Baru, Amandeep Gill. “Ini adalah cara yang tepat untuk mengarahkan kebijakan, dan PBB sangat bangga menyelenggarakan pertemuan awal antara sains dan kebijakan di bidang teknologi yang berkembang pesat,” tambahnya.