Topics Covered: Komisi XIII DPR: Perkuat teknokrasi KSP untuk kawal program prioritas

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Teknokrasi KSP dalam Pengawasan Prioritas Kebijakan

Di Jakarta, Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menekankan pentingnya penguatan teknokrasi di Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengawasi program-program kebijakan pemerintah. Pernyataannya muncul dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh Muhammad Qodari, Kepala KSP, di ruang Komisi XIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, pada Senin (13/4).

Rapat tersebut membahas peran KSP dalam meningkatkan efisiensi koordinasi dan percepatan pelaksanaan program prioritas. Andreas berpendapat bahwa penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknis memadai menjadi faktor utama keberhasilan kebijakan presiden. “Soal teknokrasi, dari awal, mungkin Pak Kepala Bicara sudah berbicara dengan Pak Presiden. Jika ada masalah teknokrasi, kita harus mencari orang-orang yang memiliki kemampuan teknis untuk menerapkan program itu,” katanya.

“Program-program kebijakan presiden ini jangan sampai diisi oleh pihak yang tidak memahami teknisnya, karena bisa menghambat implementasi di lapangan,” ucap Andreas.

Menurutnya, adanya ketidakpahaman teknis di ruang publik dapat memicu perdebatan tidak konstruktif. Ia mengambil contoh isu pengembangan energi geotermal di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores, yang sering memicu kontroversi. “Di dapil saya, energi geotermal menjadi isu utama. Banyak pihak berbicara tanpa memahami bagaimana mekanisme teknisnya, sehingga terjadi pro-kontra yang tidak produktif,” tambahnya.

Andreas menekankan bahwa kebijakan strategis harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi teknis yang memadai. “Kebijakan ini bisa menjadi strategi pembangunan energi nasional, tapi jika tidak dijalankan oleh teknokrat, maka efektivitasnya akan berkurang,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong KSP berperan lebih aktif sebagai mediator dalam mengatasi hambatan, serta memastikan komunikasi kebijakan didasarkan pada data dan keahlian teknis. “KSP bisa menjadi penyambung antara pihak yang memperdebatkan isu tersebut, agar program pemerintah berjalan optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *