Meeting Results: DPD RI usulkan ratas TNI-Polri bahas perlindungan nakes di Papua
DPD RI usulkan ratas TNI-Polri bahas perlindungan nakes di Papua
Manokwari, Papua Barat – Senator dari Papua Barat, Filep Wamafma, yang memimpin Komite III DPD RI, mengajukan saran agar rapat terbatas diadakan antara pimpinan DPD RI, Panglima TNI, dan Kapolri. Tujuannya adalah untuk membahas langkah strategis dalam melindungi tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di wilayah yang rawan konflik, seperti Papua.
Kemudian, Filep menekankan bahwa tenaga medis sering menghadapi ancaman kekerasan, termasuk kehilangan nyawa, saat menjalankan tugas di daerah seperti Papua Pegunungan, Maybrat, Tambrauw, serta beberapa wilayah lain yang memiliki tingkat risiko tinggi.
“Tenaga kesehatan sering menjadi sasaran serangan, baik dalam bentuk kerugian material maupun kehilangan nyawa. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan optimal kepada mereka di wilayah rentan konflik,” katanya.
Menurut Filep, keamanan menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah konflik. Meski beberapa kebijakan pengembangan kesejahteraan nakes telah dijalankan, tingkat perlindungan masih belum memadai.
Satu contoh yang menggambarkan kelemahan ini terjadi di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, pada 16 Maret 2026. Insiden tersebut menyebabkan dua dari empat nakes kehilangan nyawa.
“Kalau tenaga medis terus menjadi korban, ini menunjukkan kemunduran dalam upaya negara untuk melindungi mereka,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komite III DPD RI telah menyampaikan isu ini ke Kementerian Kesehatan selama rapat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Harapan mereka adalah pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan nakes.
Filep menegaskan bahwa jaminan tersebut adalah hak dasar yang wajib dipenuhi negara, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Kami sudah sampaikan dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (13/4) kemarin. Kami harapkan ada atensi dari pemerintah,” tambah senator dari Papua Barat.