KP2MI Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Berbasis Desa

Palu, Selasa – Dalam Lokakarya Multi-Stakeholder Forum Kabupaten Donggala 2026, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri mengatakan bahwa perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus dimulai dari tingkat desa. “Keberhasilan pelindungan PMI tidak bisa dimulai saat mereka berada di luar negeri. Prosesnya harus dimulai sejak keputusan untuk bermigrasi terbentuk di tingkat desa,” ujarnya.

Kolaborasi antara KP2MI, GIZ, dan Lakpesdam PBNU menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam membangun sistem perlindungan PMI secara menyeluruh. “Sinergi ini bertujuan memperkuat perlindungan serta pemberdayaan PMI berbasis komunitas,” tambah Fachri. Forum tersebut juga diharapkan menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan.

“Pelindungan PMI adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dan martabat warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri,” kata Fachri.

Program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, Sejahtera) dirancang untuk memberikan dampak langsung pada PMI dan keluarganya. Program ini fokus pada peningkatan literasi migrasi, pendampingan keluarga, penguatan ekonomi melalui remitansi, serta pengembangan kewirausahaan bagi purna PMI. Tujuannya adalah menjamin pemahaman masyarakat desa tentang prosedur migrasi yang legal dan aman, sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi secara optimal.

Forum juga memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih baik. Pemerintah melalui KP2MI mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran kerja tidak resmi. “Proses migrasi harus dijalankan secara legal dan sesuai ketentuan,” tegas Fachri. Layanan resmi yang disediakan pemerintah diharapkan bisa menjaga keamanan dan kesejahteraan PMI selama bekerja di luar negeri.