RI Butuh Rp794 T per Tahun untuk Kejar Target Emisi Nol

Jakarta, Pemerintah menyatakan bahwa pendanaan untuk mencapai tujuan emisi nol di Indonesia mencapai Rp794 triliun setiap tahun. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya ALam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A Teguh Sambodo, menjelaskan bahwa anggaran pemerintah tidak memadai sendirian. Ia menegaskan bahwa kontribusi dari sektor swasta serta dunia usaha juga penting untuk menjamin keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau.

“Adanya anggaran Rp794 triliun per tahun untuk Indonesia dalam upaya mencapai target green zero emission ini membutuhkan kolaborasi. Dana publik telah dialokasikan, tetapi kita masih harus memastikan partisipasi dari sumber pendanaan lain, termasuk perusahaan, agar hasilnya dapat tercapai,” kata Leonardo dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPDLH dan Penerima Manfaat Proyek LCDI-ITF, Selasa (14/4/2026).

Menurut Leonardo, akses teknologi hijau adalah hambatan utama dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa pembahasan tentang ekonomi hijau sering terhambat karena kurangnya pemahaman tentang teknologi yang tepat dan kesulitan finansial dalam mengadopsinya.

“Masalah utama dalam green economy adalah pengetahuan teknologi dan kemampuan finansial. Kita sering tertinggal karena keterbatasan dalam mengaplikasikan teknologi serta inovasi,” ujarnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan Inisiatif Fund (ITF) yang berfungsi sebagai pendanaan langsung untuk proyek yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Dana ini diatur oleh BPDLH/Indonesian Environment Fund (IEF), hasil kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). ITF berperan dalam mempercepat penerapan teknologi serta model bisnis inovatif di bidang energi bersih, pertanian, perhutanan, pengelolaan limbah, dan ekosistem pesisir.

Proyek Rendah Karbon yang Dibiayai ITF

BPDLH telah menyalurkan dana sebesar Rp20,3 miliar untuk empat proyek inovasi berkelanjutan di berbagai wilayah. Proporsi dana ini mencakup empat sektor utama, yaitu energi, limbah, ekosistem pesisir dan laut, serta agrikultur dan perhutanan (AFOLU). Rinciannya, Rp5 miliar dialokasikan untuk pengelolaan limbah di Sulawesi Selatan, Rp4,9 miliar untuk proyek kelautan dan ekosistem pesisir di Nusa Tenggara Barat, Rp5 miliar untuk AFOLU di Maluku, serta Rp5,3 miliar untuk proyek AFOLU di Jawa Barat.