Poin penting revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) telah diterima untuk dibahas dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (13/4). Dokumen ini mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dengan fokus pada perluasan perlindungan bagi para saksi dan korban dalam proses penyidikan dan penuntutan pidana.

Kebijakan revisi ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban, termasuk pengurangan risiko ancaman serta perlindungan terhadap kenyamanan mereka selama penyelidikan kasus. Perubahan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi individu yang menjadi bagian dari proses hukum.