Ini Sanksi Berat Bagi ASN Pakai WFH Buat Liburan

Implementasi Kebijakan WFH diatur Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang diterapkan setiap Jumat mulai 1 April 2026 ditetapkan pemerintah untuk menjadi bagian dari sistem kerja modern. Namun, kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai alasan untuk menikmati liburan atau cuti di akhir pekan. Meskipun tidak dijelaskan secara detail dalam Surat Edaran Kemenpan RB, beberapa kementerian menyatakan akan memberlakukan penindakan jika ASN menggunakan WFH untuk tujuan pribadi.

Wamendagri: WFH Tidak Boleh Jadi Liburan

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa aturan WFH satu hari seminggu bukan berarti ASN bisa menganggap hari itu sebagai libur. Jika ada pelanggaran, sanksi akan diberlakukan. “Kemendagri akan menyusun ketentuan teknis agar WFH benar-benar bermanfaat dalam menghemat energi, bukan justru menjadi tambahan hari libur nasional,” ujarnya beberapa waktu lalu dalam wawancara dengan wartawan di kantor Kemenko Pangan.

“Kita kembalikan ke aturan kepegawaian. Jika ASN tidak menjalankan tugas atau meninggalkan pekerjaan, ada sanksi yang sudah ditentukan,” tegas Bima.

Gus Ipul: Sanksi Tegas untuk Pelanggaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dikenal sebagai Gus Ipul, memperingatkan bahwa ASN di bawah naungannya akan dikenai hukuman berat jika terbukti menikmati liburan saat WFH. Dia menyebutkan sanksi bisa berupa pengurangan pangkat, pemotongan tunjangan, atau bahkan pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran.

“Sanksi mulai dari tertulis hingga berat, seperti pemecatan, sesuai ketentuan yang ada,” kata Gus Ipul dalam pernyataan dikutip Rabu (15/4/2026).

Monitoring Ketat untuk Memastikan Efektivitas

Sebagai pendukung kebijakan ini, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja ASN selama WFH. Menteri PANRB Rini Widyantini menuturkan bahwa aplikasi E-Kinerja akan menjadi alat untuk mengevaluasi hasil kerja setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Kami sudah siapkan sistem yang memungkinkan penilaian langsung melalui platform ini,” jelas Rini dalam keterangan Rabu (15/4/2026).

Sebagai tambahan, ASN diminta aktifkan perangkat komunikasi selama jam kerja. Mereka juga wajib merespons panggilan atau pesan dalam waktu 5 menit. Selain itu, capaian tugas harus dilaporkan secara berkala. Mekanisme geo location digunakan untuk memantau keberadaan ASN, memastikan mereka tetap produktif.

Dalam rangka menjaga kualitas layanan publik, pemerintah menjamin sektor strategis tetap beroperasi optimal. “Transformasi ini mendorong budaya kerja modern tanpa mengurangi efisiensi,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah RI dalam postingan Instagram @bakom.ri, dikutip pada Rabu (15/4/2026).