BPKP tekankan penguatan peran APIP kawal pembangunan di daerah

Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti pentingnya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan keberhasilan pembangunan di daerah. Sesi Expert Talks Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), yang di Jakarta pada Rabu, mengutip pernyataan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha, tentang tanggung jawab besar yang diemban para pemimpin APIP di berbagai tingkat.

Kompetensi dan independensi APIP

Menurut Setya, para pemimpin APIP harus mampu mengelola pengawasan intern secara efektif serta menyelaraskan upaya tersebut dengan harapan pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa hal ini krusial untuk menjamin kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Setya berharap APIP daerah memiliki independensi tinggi dan dapat melaporkan langsung ke kepala daerah.

“Dengan rekomendasi yang tajam, APIP berperan menjaga reputasi serta kredibilitas pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Setya menegaskan bahwa APIP dituntut memberikan wawasan bermanfaat untuk pendukung pengambilan keputusan strategis. Ia juga mendorong penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko (PIBR) sebagai kerangka utama berpikir bagi para pimpinan APIP.

Menurutnya, para pemimpin APIP perlu fokus pada sasaran pembangunan dengan risiko tertinggi. Hasil dari pengawasan tersebut akan diintegrasikan menjadi opini makro yang menjadi dasar pertimbangan bagi kepala daerah dalam menyusun kebijakan daerah. Setya menyatakan bahwa Deputi PPKD BPKP berkomitmen untuk terus menyinergikan tata kelola pelayanan publik agar lebih efektif, akuntabel, transparan, dan mampu menjawab isu aktual dalam pembangunan nasional.