Gubernur siapkan tim darurat tangani korban penembakan di Puncak

Nabire, Papua Tengah – Gubernur Meki Nawipa membentuk tim darurat bersama dari Pemerintah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya untuk mengatasi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di wilayah tersebut. Upaya ini bertujuan mempercepat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat yang terkena dampak penembakan. Dalam wawancara di Bandara Nabire setelah mengunjungi korban, ia menyatakan tim akan dibentuk dalam satu atau dua hari untuk memastikan penanganan yang efektif.

“Kita sudah mengunjungi langsung korban, termasuk empat anak-anak yang terkena peluru. Pemprov akan menanggung seluruh biaya pengobatan sampai sembuh, satu anak sudah diterbangkan ke Jayapura untuk mendapat penanganan,” ujar Meki.

Konflik antara aparat keamanan dan OPM telah menyebabkan korban sipil di Kabupaten Puncak, yang berbatasan dengan Puncak Jaya. Pemerintah provinsi sedang melakukan pendataan bertahap dengan melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk memastikan setiap korban diperhatikan. Selain itu, logistik seperti tenda darurat dan bantuan kemanusiaan disiapkan guna memenuhi kebutuhan warga yang terdampak.

Menurut Meki, pendekatan medis menjadi prioritas utama, termasuk pembiayaan pengobatan hingga pulih. Ia juga menekankan komitmen untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak korban konflik, terutama yang kehilangan orang tua. Dalam jangka panjang, Pemprov Papua Tengah mendorong dialog dan komunikasi sebagai solusi untuk menciptakan kedamaian.

“Kita harus mengedepankan komunikasi dan pendekatan humanis agar pelan-pelan dapat menciptakan kedamaian,” tambahnya.

Ia menyoroti pentingnya mencegah korban masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam konflik antara TNI-Polri dan OPM. “Kami mengutuk tindakan yang tidak presisi, di mana anak-anak dan perempuan menjadi korban,” katanya.

Sebelumnya, insiden kekerasan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, terjadi pada Rabu (15/4) dengan saling klaim antara aparat keamanan dan OPM. TNI menyebut tiga warga sipil, satu perempuan dan dua anak, terluka akibat penembakan yang diduga dilakukan OPM. Korban kemudian dievakuasi dengan bantuan militer, tenaga medis, dan masyarakat setempat.

“Fokus utama aparat saat ini adalah keselamatan korban serta pendalaman informasi terkait pelaku penembakan,” jelas Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna.

TPNPB OPM melalui pernyataan resminya menyatakan operasi militer Indonesia pada 13-15 April 2026 menyebabkan sembilan korban jiwa sipil dan pengungsian. Kelompok ini meminta investigasi independen serta akses kemanusiaan internasional ke daerah konflik. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi yang dapat memverifikasi klaim kedua pihak secara menyeluruh mengenai jumlah korban dan kronologi kejadian.