Pakar Sebut Ombudsman RI Perlu Dewan Pengawas

Jakarta – Ahli hukum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Asperhupiki), Ahmad Sofian, mengatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) harus memiliki dewan pengawas untuk memastikan tugasnya berada dalam batas kewenangan dan tidak melanggar hukum. Menurutnya, tanpa adanya mekanisme pengawasan internal, ORI tidak bisa menjamin bahwa seluruh tindakan mereka sesuai dengan koridor yang ditetapkan.

Kasus Hery Susanto Jadi Pemicu Evaluasi

“Ketiadaan dewan pengawas membuat ORI tidak memiliki kekuatan untuk memastikan perbuatan mereka berada dalam koridor yang benar,” ujarnya saat diwawancara ANTARA di Jakarta, Jumat.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menjadi alasan utama mengevaluasi keberadaan dan fungsi lembaga pengawasan tersebut. Sofian menekankan pentingnya meninjau kembali kewenangan ORI, khususnya dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Ia menyoroti risiko penyalahgunaan kekuasaan jika kewenangan Ombudsman hanya terbatas pada rekomendasi, bukan sanksi. “Apa badan-badan seperti ORI memiliki otoritas untuk mengambil tindakan langsung atas pengaduan masyarakat, atau hanya memberikan saran,” tambahnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa Hery melibatkan diri dalam kasus ini saat menjabat Komisioner ORI periode 2021-2026.

Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti cukup melalui serangkaian proses seperti penyidikan dan penggeledahan. Hery diduga menerima suap senilai Rp1,5 miliar dari PT TSHI untuk memfasilitasi pengaturan yang membantu perusahaan menghindari masalah terkait pendapatan negara bukan pajak (PNBP).