ORMAS di Makassar Kecam Penyebar Potongan Video Ceramah JK di UGM

Presidium Anti Provokator Nasional mengkritik tajam pihak yang menyebar serta merancang narasi terhadap potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), di Universitas Gadjah Mada (UGM). Muchtar Daeng Lau, anggota presidium, menegaskan bahwa penyebaran video secara sepihak telah memicu perdebatan di ruang publik dan menyebabkan kebingungan terhadap pesan yang disampaikan JK.

“Kami mengutuk keras orang pertama yang memposting video Pak JK saat ceramah di UGM, sehingga memicu kontroversi dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan,” ujar Muchtar Daeng Lau kepada wartawan, Jumat (17/4).

Menurut Muchtar, pernyataan JK dalam ceramah tersebut adalah refleksi dari realitas sosial dan keyakinan yang berlaku di masa konflik sebelumnya, bukan representasi ajaran agama tertentu secara normatif. “Apa yang disampaikan bapak JK adalah deskripsi tentang situasi sosial dan kepercayaan masa lalu, bukan pengaruh ajaran agama yang merugikan,” tambahnya.

Kritik ini disampaikan menyusul tuduhan penistaan agama yang dianggap tidak tepat dan berlebihan oleh para anggota organisasi. Mereka juga menyerukan masyarakat untuk memahami konteks utuh ceramah sebelum menyebar kebencian atau kesalahpahaman antar kelompok agama.

Bantahan dari Jusuf Kalla dan Respons UGM

Juru Bicara JK, Husain Abdullah, membantah dugaan penistaan ajaran Kristen yang dilontarkan DPP GAMKI dan pihak lain. Ia menegaskan bahwa video yang viral di media sosial kehilangan konteks lengkapnya.

“Tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks. Kami membantah dengan tegas,” ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4).

Husain menjelaskan bahwa pernyataan JK sebenarnya menegaskan bahwa tidak ada agama yang mengizinkan umatnya saling membunuh. “Pak JK meluruskan pandangan keliru kedua pihak yang terlibat dalam konflik Poso dan Ambon,” tambahnya.

Komentar dari Kanal YouTube Masjid Kampus UGM

Kanal YouTube Masjid Kampus UGM juga ikut memberikan tanggapan terkait ceramah JK bertajuk “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar” yang diadakan di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026.

“Mari kita menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Cuplikan tak lengkap bisa menimbulkan kesalahpahaman karena konteks tidak tersampaikan dengan baik,” tulis admin kanal dalam komentar, Senin (12/4).

CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf, untuk mengutip pesan tersebut. Ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menganalisis isu sebelum menyebarkan informasi secara penuh.

Dukungan Menteri HAM untuk Dialog

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendukung penyelesaian polemik JK melalui dialog. Ia menilai pendekatan ini lebih efektif untuk menjaga persatuan dibandingkan tindakan hukum yang berpotensi memicu ketegangan.

“Saya Menteri HAM tidak setuju dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Tuduhan itu tidak bermanfaat dan bisa memperburuk situasi,” ujar Pigai, Rabu (15/4), seperti dikutip Antara.

Pigai menekankan pentingnya kesabaran dan pemahaman dalam menghadapi isu sensitif terkait agama, serta mendorong pihak-pihak terlibat untuk berkomunikasi secara langsung.