Pramono Larang Intervensi Politik dalam Pemilihan Direksi BUMD DKI

Jakarta, 17 April

Dalam pidatonya di kawasan Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa politik tidak boleh mengganggu proses pemilihan pengurus direksi serta komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Ia menekankan pentingnya memilih individu yang berkompeten dan profesional, terlepas dari latar belakang partai atau kepentingan politik. “Sebagai Gubernur, saya yakin dengan mekanisme yang berjalan saat ini. Dalam perombakan direksi atau komisaris, saya hanya meminta satu hal: jangan ada campur tangan politik dan jangan ada orang yang dititipkan,” jelas Pramono.

Menurutnya, meskipun BUMD DKI masih memiliki kelemahan, beberapa perusahaan seperti Bank Jakarta, PAM Jaya, Jakpro, dan Dharma Jaya telah menunjukkan peningkatan signifikan. Pramono berharap, dengan memberi kepercayaan pada pimpinan BUMD, kinerja perusahaan bisa lebih optimal. “Kuncinya adalah saya memberi ruang, dan saya percaya pada rekan-rekan untuk mengelola bisnis ini dengan baik,” tambahnya.

“Kalau ada pihak yang mengatasnamakan saya, harus langsung komunikasi dengan saya. Saya ingin BUMD-BUMD ini tumbuh lebih sehat dan tidak terbebani oleh isu tidak produktif,” tegas Pramono.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pramono juga mengimbau agar seluruh BUMD DKI menjaga budaya kerja yang lebih baik, serta memiliki sikap terbuka dalam berdiskusi. Jika muncul masalah yang memerlukan keputusan, ia siap mendengarkan semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi.