Komitmen DKI Jakarta Lindungi UMKM di Tengah Ketidakpastian Global Dipuji APKLI

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kelangsungan usaha pelaku UMKM, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi sorotan karena berkomitmen kuat untuk melindungi para pedagang kecil, yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Perda KTR sebagai Langkah Strategis

Kebijakan ini ditegaskan oleh Ali Mahsun, ketua APKLI, sebagai langkah kritis untuk menjaga stabilitas pendapatan masyarakat. Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025, menurutnya, berhasil menciptakan keseimbangan antara kesehatan publik dan kebutuhan ekonomi pedagang.

“Regulasi ini menunjukkan pendekatan yang menyeluruh, mengutamakan kesejahteraan pedagang sambil tetap memperhatikan aspek kesehatan,” kata Ali Mahsun.

Dengan adanya Perda KTR, ratusan ribu pedagang di Jakarta, termasuk para asongan, pemilik warung kelontong, dan berbagai UMKM lainnya, mendapat perlindungan dari kebijakan yang mungkin merugikan mereka. APKLI menganggap aturan ini sebagai jaring pengaman yang vital untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Menurut data yang dihimpun APKLI, terdapat sekitar satu juta satu ratus ribu pedagang kecil di ibu kota. Mereka menggantungkan hidup pada kebijakan pemerintah, baik dalam hal pengaturan tempat usaha maupun peraturan yang berdampak langsung pada pendapatan.

Kepemimpinan Gubernur yang Berpihak pada Rakyat

Pramono Anung, gubernur DKI Jakarta, secara konsisten menegaskan bahwa Perda KTR tidak boleh merugikan ekonomi rakyat. Prinsip ini dianggap sebagai dasar kebijakan yang menjamin keberlanjutan usaha mikro di tengah dinamika ekonomi global.

“Kami berharap kebijakan ini tetap memberi ruang bagi pedagang kecil untuk berkembang, bukan menghentikan langkah mereka,” ujar Gubernur DKI Jakarta.

APKLI mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam menyusun Perda yang tidak hanya fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan pemahaman dalam terhadap realitas ekonomi lokal.

Dalam proses penyusunan rancangan peraturan tersebut, Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengakui aspirasi dari APKLI dan berjanji akan membahas tuntutan mereka. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi para pelaku UMKM yang khawatir akan keterbatasan akses berusaha akibat kebijakan kawasan tanpa rokok.