Mendagri tekankan tata kelola perkotaan di tengah isu urbanisasi

Dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa tata kelola perkotaan yang terencana dan berkelanjutan sangat penting, terutama di tengah peningkatan urbanisasi yang terus terjadi. Ia menekankan bahwa kota saat ini berperan sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus wilayah yang rentan menghadapi berbagai masalah sosial.

“Jika tidak dikelola secara baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan yang tidak memadai, ketidakmampuan bersaing, akhirnya bisa memicu kejahatan,” ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Kebijakan yang matang dinilai krusial untuk menjaga pertumbuhan kota tetap produktif, inklusif, dan meningkatkan kualitas kehidupan warga. Hal ini disampaikan Mendagri saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh.

Kebijakan APEKSI sebagai titik konsolidasi

Tito menjelaskan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali dapat menghasilkan tantangan seperti kawasan kumuh, meningkatnya kriminalitas, dan tekanan biaya hidup yang berat. Menurutnya, peran kota di Indonesia sangat strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi serta tempat tinggal sebagian besar penduduk.

Ia juga menyebutkan pengalaman negara maju seperti Jepang yang mengalami dampak serius akibat urbanisasi ekstrem. Tito menegaskan bahwa tanpa perencanaan yang baik, kota berpotensi berubah dari pusat pertumbuhan menjadi pusat krisis, mulai dari kenaikan biaya kehidupan hingga penurunan kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan kota yang berkualitas, Mendagri menggarisbawahi pentingnya tata ruang yang disiplin. “Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya,” tambahnya.

Tito juga mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak konsisten, seperti perubahan ruang hijau menjadi kawasan komersial, bisa langsung memicu bencana seperti banjir. Selain itu, ia menyoroti keterbatasan kota Indonesia dalam menyediakan fasilitas yang ramah pejalan kaki dan ruang terbuka hijau, meski hal ini terbukti meningkatkan kualitas kehidupan warga.

Sebagai referensi, Tito mengutip praktik Singapura yang sukses menekan biaya kesehatan melalui pembangunan ruang hijau dan fasilitas publik yang optimal. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mampu mengendalikan pertumbuhan kota agar tidak menjadi sumber masalah baru.

Selain menghadiri acara di Banda Aceh, APEKSI juga menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional yang rencananya diadakan di Medan pada pertengahan 2026. Pemilihan kota Aceh sebagai tempat pelaksanaan menjadi momen penting untuk memperkuat kebijakan perkotaan, baik menghadapi tantangan global maupun lokal.