Pakar: Kedaulatan mutlak dipertahankan untuk atasi isu sosial ekonomi

Pertemuan ke-82 Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN ESCAP) di Bangkok, Thailand, menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya. Dinna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Binus University, menggarisbawahi perlunya melindungi kedaulatan nasional sebagai langkah strategis mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa tanpa menghormati kedaulatan negara lain, kemajuan suatu bangsa tak mungkin tercapai.

Pakar Kedaulatan dan Tantangan Global

Dalam wawancara dengan ANTARA, Dinna mengingatkan bahwa negara-negara adidaya sering kali melakukan praktik imperialisme yang merusak kedaulatan negara-negara lain. Hal ini dianggap bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. “Kita tidak bisa mengabaikan ketimpangan yang dihadapi negara berkembang, karena negara adidaya lebih fokus pada agenda kepentingan sendiri,” ujarnya melalui telepon.

“Indonesia harus hadir sebagai suara yang lebih ‘sejuk’, dengan mengingatkan bahwa tidak mungkin kita bicara kemajuan suatu negara tanpa menghormati kedaulatan negara lain,” kata Dinna.

Dampak Perang Dagang pada Kelompok Rentan

Ketegangan global, terutama akibat perang di Timur Tengah, telah menghambat agenda ESCAP sejak sebelum konflik AS-Israel dengan Iran pada Februari lalu. Dinna menyoroti bagaimana perang dagang dan adu tarif memperparah masalah ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan lansia. “Studi saya tahun 2025 menunjukkan perempuan paling terdampak soal informalisasi pekerjaan,” jelasnya. “Selain itu, masyarakat yang menua kesulitan mendapatkan bantuan karena kondisi kesehatannya dan kurangnya peluang kerja.”

Kerja Sama dan Harapan untuk Masa Depan

Armida Alisjahbana, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Eksekutif ESCAP, menambahkan bahwa kawasan Asia-Pasifik sedang bertransformasi menjadi rumah tangga dengan usia panjang dan ukuran keluarga lebih kecil. “Dalam setiap krisis, ada peluang untuk persiapan yang lebih matang,” katanya. “Kawasan ini sangat saling bergantung, dan kesulitan saat ini menegaskan urgensi kerja sama.”

Pertemuan ke-82 UN ESCAP berlangsung 20-24 April 2026, dengan lebih dari 477 peserta dari 58 negara. Forum ini berupaya memajukan kebijakan inklusif untuk semua usia, memperkuat sistem logistik, serta mengembangkan solusi digital regional. Armida menekankan bahwa kawasan Asia-Pasifik telah menunjukkan kemampuan kolaborasi dalam menghadapi ketidakpastian, seperti risiko iklim dan perubahan teknologi yang cepat.