Kemenkes perkuat sinergi lawan disinformasi genjot imunisasi nasional

Di Jakarta, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyatakan bahwa hambatan utama dalam mempercepat program vaksinasi nasional saat ini berkaitan dengan efektivitas komunikasi publik. “Kita menghadapi arus informasi salah dan disinformasi yang masif, mulai dari pertanyaan tentang keamanan vaksin hingga narasi yang merusak keyakinan masyarakat,” ujarnya. Menurut Dante, transformasi sistem kesehatan memerlukan koordinasi komunikasi yang kuat, terorganisir, serta bersinergi secara bersamaan.

Forum Tematik Bakohumas untuk Pekan Imunisasi Dunia 2026

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Kesehatan, dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia 2026. Di kesempatan yang sama, Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, menjelaskan bahwa ketidakpedulian masyarakat terhadap vaksinasi sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan persetujuan keluarga, hingga paparan berita palsu.

“Kami berharap seluruh praktisi humas pemerintah bisa menjadi garda depan dalam menangkal hoaks. Peran mereka seperti ‘ikan sapu-sapu’ yang membersihkan informasi salah di ekosistem digital,” kata Aji.

Data yang diungkap Kemenkes menunjukkan cakupan vaksinasi lengkap pada bayi dan balita di Indonesia hingga 2025 masih tidak merata. Banyak wilayah belum mencapai target nasional, sementara cakupan untuk anak sekolah juga di bawah 88 persen. Angka zero dose DPT-HB-Hib pada tahun 2025 mencapai 991.022, meningkat dari tahun 2024.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Maroli J. Indarto mengingatkan bahwa infodemic membuat berita palsu menyebar lebih cepat daripada fakta medis. “Meski cakupan vaksinasi lengkap untuk anak usia 12–23 bulan mencapai 76,9 persen, komunikasi di tingkat masyarakat masih perlu diperbaiki,” ujarnya.