Mendagri nilai indikator pembangunan Sumut menunjukkan tren positif

Di Medan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai indikator perkembangan Sumatera Utara mencerminkan kemajuan yang memuaskan. Meski ada keterbatasan dalam pemerataan antar daerah, ia mengakui progres yang terjadi dalam berbagai aspek. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi tersebut berada di atas rata-rata nasional, menjadi bukti kualitas sumber daya manusia yang cukup baik.

“IPM Sumut mencapai 76,47, yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional 75,90. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumut memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya,” ujar Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Fokus Pembangunan di Tahun 2027

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan, Musrenbang RKPD 2027 akan menitikberatkan pada enam area utama. Di antaranya adalah penguatan pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, serta pengembangan investasi. Pemprov juga menekankan peran industri lokal berbasis potensi daerah, daya saing wilayah, dan pemulihan setelah bencana.

Salah satu prioritas utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias. Bobby menjelaskan, langkah ini bertujuan mengurangi perbedaan pengembangan antar daerah. “Kami akan dorong proyek strategis di Nias sebagai solusi untuk meratakan kondisi ekonomi dan sosial,” katanya.

Klaster Pembangunan di Kepulauan Nias

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov Sumut menyusun tiga klaster pengembangan di Kepulauan Nias, yaitu sektor produksi, logistik, dan pariwisata. Bobby menekankan pentingnya logistik, dengan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan seperti cold storage di titik distribusi utama.

Rencana pembangunan 2027 dianggap sebagai tahap lanjutan dari program yang dimulai sejak 2025. Harapan besar ditempatkan agar dampaknya bisa bertahan hingga 2029.

Keberlanjutan dan Kebijakan Baru

Di samping proyek fisik, Pemprov Sumut juga menerapkan kebijakan pendidikan gratis mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan ini fokus pada Kepulauan Nias dan wilayah yang terkena bencana. “Semua sekolah menengah atas, menengah kejuruan, dan tunanetra di Nias tidak lagi dikenakan biaya pendidikan,” tambah Bobby.

Dalam bidang kesehatan, pihaknya memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis, dengan preferensi penempatan di Kepulauan Nias. Saat ini, ada 18 dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.