Lanjut Perang atau Damai, Iran “Terbelah” Usai Gencatan Senjata Trump

Jakarta – Pemerintah Iran mengalami perselisihan di dalamnya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Teheran tanpa batas waktu. Kelompok keras menekankan kebutuhan melanjutkan konflik, sementara kubu moderat mengusulkan dialog dan penurunan eskalasi. Media resmi serta elit militer menyatakan siap melanjutkan perang dengan AS dan Israel.

Demonstrasi kekuatan digelar di Teheran, menjelang berakhirnya gencatan senjata dua pekan yang kini diperpanjang. Di Lapangan Enghelab, rudal balistik Khorramshahr-4 dipamerkan di hadapan massa. Di Lapangan Vanak, pria bertopeng membawa senapan berdiri di atas peluncur Ghadr, diiringi teriakan anti-Amerika.

“Apa lagi yang harus dilakukan AS agar itu dianggap pelanggaran gencatan senjata?” tanya penyanyi religi Hossein Taheri dalam aksi tersebut, menegaskan dukungan warga untuk “membalas dendam.”

Televisi pemerintah memperkuat narasi keras, termasuk klaim tanpa sumber bahwa 87% penduduk Iran lebih memilih berperang daripada memberikan konsesi dalam negosiasi. Di sisi lain, markas militer Khatam al-Anbiya menyatakan pasukan siap menembak kapan saja untuk merespons agresi.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) juga menyita dua kapal di Selat Hormuz. Komandan kedirgantaraan IRGC, Majid Mousavi, memperingatkan negara tetangga: “Jika wilayah mereka digunakan untuk menyerang Iran, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada produksi minyak di Timur Tengah,” katanya, seperti dilaporkan Al Jazeera.

Ketegangan merambah ke ranah digital. Kantor berita Tasnim menyebut kabel internet bawah laut bisa menjadi target berikutnya, berpotensi memicu “bencana digital” di kawasan. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB Saeed Iravani menegaskan negosiasi hanya bisa dilanjutkan jika AS mencabut blokade.

Trump mengklaim perpanjangan gencatan senjata terjadi karena pemerintah Iran terpecah dan belum mampu menyusun proposal terpadu. Ia juga menyebut Iran mengalami “keruntuhan finansial.” Meski begitu, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf memastikan Iran tidak akan menyerah, meski mengakui ketimpangan kekuatan militer.

Ghalibaf menambahkan tujuan utama Iran adalah memperjuangkan hak rakyat, bukan sekadar kemenangan absolut. Ia menggambarkan negosiasi sebagai “metode pertempuran.” Presiden Masoud Pezeshkian, yang mendukung militer, menekankan bahwa konflik berkepanjangan tidak menguntungkan. “Solusi bukan pada eskalasi, tetapi akal sehat, dialog, dan menghindari kehancuran lebih lanjut,” katanya.

Seiring 40 hari konflik, ribuan amunisi melukai infrastruktur Iran, mulai dari fasilitas energi hingga sistem transportasi. Banyak rumah sakit, sekolah, dan permukiman mengalami kerusakan. Pecahnya opini publik dan langkah militer menunjukkan dinamika internal yang kompleks.