Apkasindo Harapkan Pemerintah Dukung Pabrik Sawit Tanpa Kebun

Dari Jakarta, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan dukungan pemerintah untuk pabrik kelapa sawit komersial yang tidak memiliki kebun sendiri. Menurut Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, keberadaan jenis pabrik ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani, khususnya para petani swadaya. Pabrik ini, katanya, mampu memperkuat sistem harga tandan buah segar (TBS) sawit yang lebih kompetitif dan sehat.

Peran PKS Tanpa Kebun dalam Tata Niaga

“Sistem tata niaga harga TBS sawit yang adil sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, terutama yang beroperasi mandiri,” ujar Gulat dalam pernyataannya, Jumat.

Menurut Gulat, saat ini sebagian besar kebun sawit berada di tangan petani swadaya, yaitu sekitar 93,2% dari total 6,87 juta hektar. Sementara itu, hanya 6,8% yang bermitra dengan pabrik. Ia menekankan bahwa jika pabrik tanpa kebun ditutup, efeknya akan dirasakan oleh jutaan petani mandiri. Kebun rakyat yang mencakup 6,87 juta hektar itu menghidupi 17 juta keluarga, belum termasuk anggota keluarga.

Manfaat Pabrik Sawit Komersil

Pabrik sawit komersial, menurut Gulat, memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ia membuka akses yang lebih mudah bagi petani swadaya untuk menjual hasil panennya. Dengan adanya pabrik ini, antrian TBS sawit berkurang dibandingkan penjualan ke pabrik konvensional. Kedua, pabrik tersebut mendorong kompetisi sehat, mencegah monopoli oleh beberapa perusahaan. Selain itu, pabrik ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan investasi.

Kebijakan Regulasi dan Solusi

Gulat menyarankan pemerintah memastikan semua pabrik tanpa kebun bermitra dengan petani, setidaknya 20% dari kebutuhan bahan baku berasal dari petani swadaya. Hal ini diatur melalui Permentan 13/2024. Ia juga menyayangkan rencana pembatasan pabrik komersil karena mereka memiliki payung hukum melalui KBLI 10431 dan PP No. 28 Tahun 2025.

Dukungan dari DPRD Bangka Selatan

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Erwin Asmadi, menyatakan dukungan terhadap keberadaan pabrik sawit tanpa kebun. “Harga TBS sawit di Bangka Selatan saat ini jauh di bawah Rp3.000/kg, jauh lebih rendah dari ketentuan provinsi,” katanya saat audiensi dengan DPP Apkasindo. Erwin menolak usulan larangan pabrik ini karena dinilai mengancam keseimbangan harga dan tata niaga yang adil.

Erwin menegaskan pentingnya sinergi antara pabrik sawit dengan kebun dan tanpa kebun. “Dengan adanya pabrik tanpa kebun, petani memiliki peluang untuk mendapatkan harga yang lebih stabil,” imbuhnya. Apkasindo berharap pemerintah mendorong kerja sama yang saling menguntungkan, memastikan pasokan TBS berasal dari mitra yang tercantum dalam regulasi Disbun.