Krisis Timur Tengah ancam pasokan energi Kepulauan Marshall

Kebutuhan bahan bakar Kepulauan Marshall terancam dalam dua bulan ke depan karena ketegangan di Timur Tengah, menurut David Paul, Menteri Keuangan negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa keadaan energi negara kepulauan ini menjadi rentan karena ketergantungan pada generator diesel untuk sekitar 90 persen kebutuhan listrik.

“Situasinya secara realistis masih sangat dinamis, dengan berbagai kemungkinan terjadi. Saya tidak bisa memprediksi arahnya,” kata Paul dalam wawancara dengan RNZ Pacific, seperti yang dilaporkan RIA Novosti dari Jakarta, Jumat.

Pasokan bahan bakar terakhir dibeli dengan harga tiga kali lipat dari biasanya, yang menambah beban anggaran pemerintah. Paul juga memperingatkan bahwa pemasok dapat menggunakan klausul force majeure akibat konflik Timur Tengah, sehingga mempercepat risiko gangguan pasokan energi.

Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah sedang mempersiapkan skenario terburuk, yakni penghentian total pasokan bahan bakar. Mereka juga berusaha memperoleh dukungan dari Amerika Serikat, termasuk bantuan dana dan suplai bahan bakar. Dalam upaya mitigasi, Kepulauan Marshall telah menetapkan status darurat ekonomi selama 90 hari.

Kebijakan darurat ini mencakup langkah penghematan energi di sektor publik, seperti memangkas jam kerja dan wajib mematikan peralatan non-esensial seperti pendingin udara, lampu, serta perangkat kantor. Langkah serupa juga diambil oleh beberapa negara Pasifik lainnya, termasuk Tuvalu, Kepulauan Solomon, Fiji, Nauru, Vanuatu, Kepulauan Cook, dan Federasi Mikronesia.