BYD Indonesia Minta Regulasi Pemerintah Stabil untuk Jangka Panjang

PT BYD Motor Indonesia menggarisbawahi pentingnya kestabilan regulasi di Indonesia sebagai faktor kunci dalam pengembangan industri. Hal ini disampaikan dalam konteks komitmen perusahaan untuk menanamkan investasi pada pembangunan pabrik serta strategi penjualan yang melibatkan pasar domestik sebagai bagian dari rencana jangka panjang.

Dalam tengah perdebatan terkait kebijakan baru Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik, BYD menekankan perlunya kepastian aturan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.

Pengaruh Kendaraan Listrik pada Subsidi dan Lingkungan

“Kendaraan listrik kini bukan hanya bagian dari industri, tetapi juga berdampak signifikan pada penggunaan subsidi bahan bakar dan lingkungan,” kata Luther Panjaitan, Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, di Jakarta, Rabu (22/4).

Luther menambahkan, kebijakan yang stabil dapat memberikan manfaat lebih luas, seperti efisiensi energi dan kontribusi positif terhadap lingkungan. “Kami berharap kebijakan pemerintah bisa dipahami secara menyeluruh, termasuk dalam konteks pengurangan subsidi bahan bakar dan tren otomotif masa depan,” ujarnya.

Kebijakan yang konsisten dinilai penting untuk mempertahankan momentum industri dalam negeri, mengingat tren kendaraan listrik terus berkembang di berbagai negara. Luther menegaskan, stabilitas regulasi menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, mulai dari produksi hingga strategi harga.

Menurut Luther, kepastian kebijakan akan membantu BYD dalam menanamkan investasi yang optimal, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor energi dan lingkungan. “Regulasi yang jelas adalah kunci untuk memastikan industri elektrik berkembang secara berkelanjutan di Indonesia,” katanya.