Bupati Cianjur Jadi Terkaya di Jawa, Tapi Rakyatnya Hidup Menderita

Kondisi pejabat pemerintahan yang hidup mewah sementara rakyat miskin bukanlah hal baru. Fenomena ini sudah ada sejak masa kolonial hingga kini, mencerminkan ketimpangan sosial yang melekat dalam struktur kekuasaan Indonesia. Cianjur, Jawa Barat, menjadi contoh nyata keadaan ini pada awal abad ke-19. Wilayah ini dikenal sebagai daerah makmur, terutama karena hasil perkebunan yang melimpah, terutama produksi kopi.

Sejarah mencatat bahwa Cianjur menjadi sentral penghasil kopi utama di Priangan. Dalam era tanam paksa (1830–1870), produksi kopi setempat mencapai 1,5 juta ton pada 1806. Kekayaan ini menjadi dasar bagi peningkatan status sosial para elite lokal, termasuk bupati. Jan Breman, sejarawan Belanda, dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720–1870 (2014), menyoroti peran Cianjur sebagai produsen kopi terbesar di wilayah tersebut.

Pemimpin Daerah yang Mengolehkan Kekayaan

Menurut Nina Herlina Lubis dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800–1942 (1998), bupati Cianjur termasuk kelompok paling kaya. Mereka memperoleh pendapatan dari gaji, pajak, dan sistem feodal yang tidak tertulis. Namun, kekayaan ini tidak merata. Petani justru menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi hasil usahanya terus mengalir ke kolonial dan elite.

“Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya,” tulis Breman.

Kemewahan Bupati Cianjur bahkan memengaruhi daerah lain. Dalam novel Max Havelaar (1860), penulis Belanda Multatuli menyoroti dampak kunjungan bupati ke Lebak. Rombongan besar yang mengikuti perjalanan tersebut menjadi beban bagi wilayah setempat. “Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan, begitu juga kuda-kudanya,” tulis Multatuli.

Kondisi ini, menurut Nina Herlina Lubis, dipengaruhi oleh cara pandang kekuasaan era itu. Kabupaten dianggap sebagai panggung, sementara bupati menjadi aktor utama yang menampilkan kemegahan. “Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat,” ungkap Nina.

Sejarah menunjukkan bahwa pola ini berulang. Kekuasaan sering kali diiringi kemewahan kelompok elite, sementara rakyat tetap merasakan penderitaan. Meski masa kolonial telah berlalu, kemakmuran yang tidak merata terus mengakar dalam masyarakat Indonesia.