KKP Singgung Ongkos BBM Bengkak Bakal Tekan Cuan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada penghasilan para nelayan. Permasalahan ini semakin kompleks karena biaya bahan bakar menjadi komponen utama dalam aktivitas pancingan. Dalam wawancara resmi, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjelaskan bahwa sekitar 70 persen dari total biaya operasional melaut dialokasikan untuk pembelian BBM.

“Langkah ini menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga kelangsungan usaha perikanan tangkap, terutama mengingat BBM memakan hampir tujuh puluh persen dari pengeluaran sehari-hari para nelayan,” ujarnya, Jumat (24/4).

Harga BBM non-subsidi yang telah menyentuh di atas Rp25 ribu per liter dikritik karena memperparah tekanan finansial terhadap nelayan dan pengusaha perikanan. Kondisi ini berpotensi mengurangi penghasilan, hingga membuat sejumlah kegiatan penangkapan ikan tidak lagi memberi keuntungan. Di samping itu, masalah distribusi dan akses BBM subsidi masih menghambat efektivitas bantuan.

KKP menyoroti ketidakmerataan distribusi BBM subsidi serta kesulitan nelayan dalam mencapainya di berbagai daerah. “Meski ada upaya dari pemerintah, tantangan di lapangan masih terjadi, terutama soal distribusi yang belum merata dan akses yang kurang mudah. Selain itu, perlu ada penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” tambah Latif. [Gambas:Youtube]

Untuk mengatasi masalah tersebut, KKP mendorong pembahasan skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Diskusi dilakukan bersama organisasi nelayan, pengusaha, serta lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, pemerintah menjamin harga BBM subsidi untuk nelayan tetap stabil hingga akhir 2026 sesuai kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

KKP juga menyebutkan bahwa usulan tentang harga BBM khusus telah dibahas dalam rapat lintas sektor yang melibatkan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. Hasil diskusi tersebut telah diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar jajaran KKP responsif terhadap kebutuhan di lapangan.