Pakar Usul Bentuk Pusat Data Gabungan Lembaga Intelijen RI
Pakar Usul Bentuk Pusat Data Gabungan Lembaga Intelijen RI
Rekomendasi Dalam Seminar Intelijen
Dalam sebuah seminar yang diadakan di Gedung IASTH, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (15/4), Ridwan Habib, seorang pengamat intelijen, menyarankan pembentukan pusat data gabungan yang melibatkan berbagai lembaga intelijen di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam operasi intelijen.
“Saya kira sangat seksi dalam dinamika hegemoni global yang kini semakin tidak menentu. Karena itu, mungkin sudah saatnya kita mencoba mencari formula agar lembaga intelijen bisa saling memperkuat,” ujarnya.
Menurut Ridwan, adanya pusat data bersama akan membantu mengatasi ego sektoral yang sering menghambat koordinasi. Ia mengambil contoh beberapa negara yang telah berhasil menggabungkan data intelijen dalam satu platform.
“Kalau kita lihat negara-negara lain, ego sektoral bisa diatasi melalui data center. Australia memiliki Office of National Intelligence yang menggabungkan data dari 10 lembaga, termasuk ASIO. Singapura punya National Security Center, sedangkan Jerman mengoperasikan NADIS. Di sana, semua unit intelijen—baik federal maupun daerah—menyetorkan informasi ke sistem yang sama,” tambahnya.
Ridwan juga menyebutkan bahwa model ini memungkinkan akses data yang lebih terpadu, dengan clearance yang berlaku secara bersamaan. “Kalau Anda punya clearance, Anda bisa mengakses data. Saat ini, hal ini belum diterapkan di Indonesia,” katanya.
“Tujuannya adalah agar tidak ada tumpang tindih informasi. Terkadang, target operasi sama, tetapi dilakukan oleh 4 atau 5 lembaga. Contoh, penyelundupan narkoba di satu wilayah bisa diawasi oleh BSSN, Kejagung, BAIS, BIN, dan Baintelkam. Ini menurut kami, pemborosan sumber daya,” ujarnya.
Ridwan menegaskan bahwa meski data center dibuat, asas kompartementasi tetap harus dijaga. “Aktivitas intelijen harus tetap dipisahkan, sehingga informasi hanya diketahui oleh unit yang relevan. Misalnya, BAIS tidak boleh membocorkan detail operasi ke BIN atau Baintelkam tanpa keperluan,” tambahnya.
Di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga intelijen seperti BIN, BAIS TNI, Baintelkam Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung, serta unit intelijen lainnya di kementerian dan lembaga pemerintahan.