Gubernur Kaltim Sambut Kritik Aksi 21 April dengan Apresiasi

Dalam perayaan aksi 21 April yang berlangsung di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (21/4), Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan tanggapan atas partisipasi masyarakat. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada mahasiswa, elemen masyarakat, dan berbagai pihak yang aktif dalam memperkuat kontrol sosial. “Masukan dari adik-adik mahasiswa, masyarakat, serta seluruh pihak yang turut serta menjadi pengawas sosial sangat berharga dan membangkitkan semangat perbaikan,” kata Rudy melalui video Instagram, Selasa (21/4).

Komitmen untuk Perbaikan Kinerja Pemprov Kaltim

Rudy berharap ke depan, pemerintah provinsi dapat berakselerasi dalam meningkatkan kualitas kerja. “Kami yakin, dengan masukan dari kalian, kita bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas pemerintahan,” imbuhnya. Tuntutan utama aksi ini mencakup tiga isu: audit kebijakan Pemprov Kaltim, hentikan praktik KKN, dan dorong DPRD melakukan pengawasan secara menyeluruh.

“Yang diusulkan adik-adik mahasiswa ini kita sepakat dan setujui. Nanti saya sebagai wakil ketua satu, akan bersama wakil ketua lainnya serta tujuh ketua fraksi menandatangani pakta integritas,” ujar Ekti Imanuel, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, kepada massa saat aksi berlangsung.

Pada kesempatan itu, Ekti menyetujui penandatanganan pakta integritas yang diajukan oleh peserta aksi. Namun, ketidakhadiran Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud menimbulkan sorotan. Massa menilai hal tersebut sebagai indikasi DPRD belum sepenuhnya terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Aliansi Rakyat Kalimantan Timur, yang memimpin aksi, mengungkapkan kekecewaan atas sikap Ketua DPRD yang tidak hadir. Koordinator lapangan Aliansi, Lukman Nil Hakim, mengatakan bahwa massa tidak mendapat respon positif saat berada di depan Kantor Gubernur. “Kami ingin bertanya tentang pertanggungjawaban gubernur, tapi hingga sekarang belum bisa bertemu,” paparnya.

Aksi berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Peserta menekankan keinginan untuk menegaskan tuntutan mereka, termasuk penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga meminta DPRD siap menerima konsekuensi jika tidak memenuhi komitmen yang diusulkan. Massa menilai keberadaan konflik kepentingan di DPRD berpotensi mengganggu independensi kebijakan.

Protes Terhadap Kurangnya Respon dari Pimpinan DPRD

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Kaltim membacakan pakta integritas sebagai desakan komitmen politik wakil rakyat. Tuntutan utama mencakup audit anggaran dan kebijakan Pemprov Kaltim, serta peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Aksi berakhir pukul 17.30 Wita tanpa kejelasan soal pertemuan langsung dengan Gubernur Rudy Mas’ud.

Sejumlah peserta aksi sempat meminta pimpinan DPRD keluar untuk berdialog, tetapi permintaan tersebut tidak ditanggapi. Rudy, sebagai politikus Golkar, tetap berada di lokasi tanpa berinteraksi langsung dengan massa. Situasi ini memperlihatkan sikap pemerintah yang lebih defensif dibandingkan respons dari DPRD.