Baru Berhasil Negara Arab Lain Memulai Pembicaraan dengan Israel

Sejak beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko memperbaiki hubungan dengan Israel pada tahun 2020, kini Suriah terlihat menjadi negara Arab berikutnya yang berupaya memulai diskusi dengan negara Zionis tersebut. Sebelumnya, Suriah tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed Al Sharaa, negara itu mulai menunjukkan minat untuk berkoordinasi dengan Tel Aviv.

Sharaa menyatakan bahwa pihaknya sedang mengevaluasi kemungkinan negosiasi jangka panjang terkait Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang masih dikuasai secara ilegal oleh Israel. Sejak Al Sharaa memimpin setelah jatuhnya Bashar Al Assad pada Desember 2024, Israel telah mengirim pasukan ke zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, yang dipantau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Zona ini biasanya berfungsi memisahkan pasukan kedua negara di wilayah tersebut.

“Suriah ingin menciptakan aturan baru untuk mengaktifkan kembali perjanjian pemisahan pasukan, atau menyetujui perjanjian baru yang menjamin keamanan kedua belah pihak,” ujar Sharaa dalam forum diplomatik di Kota Antalya, Turki, Jumat (17/4), seperti dilaporkan AFP. “Jika kita bisa mencapai kesepakatan, maka negosiasi jangka panjang untuk menyelesaikan isu Dataran Tinggi Golan dapat dimulai.”

Menurut Sharaa, Israel melanggar perjanjian penarikan pasukan tahun 1974, dan kali ini kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan keamanan yang akan memastikan penarikan pasukan Zionis. Namun, negosiasi bulan Februari lalu tidak melibatkan isu Dataran Tinggi Golan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menegaskan bahwa pihaknya tidak berencana mengembalikan wilayah tersebut kepada Suriah.

Israel memperoleh sebagian besar Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967. Mereka kemudian mengakuisisi wilayah-wilayah tersebut secara permanen. Sejauh ini, negara-negara Arab yang menjalin kemitraan dengan Israel meliputi Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan. Kebijakan ini terus dilanjutkan melalui perjanjian Abraham Accord, yang mempercepat integrasi diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab.