PLN tekankan keadilan dalam investasi pengembangan EBT di Indonesia

Jakarta, Kamis – PT PLN (Persero) menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam mendorong investasi untuk proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Dalam acara Economic Briefing 2026, Direktur Manajemen Risiko PLN, Adi Lumakso, menyatakan bahwa aspek ini menjadi fondasi utama karena pengembangan EBT memerlukan kolaborasi antar pihak publik dan swasta.

“PLN berupaya menciptakan lingkungan investasi yang menarik, artinya ada prinsip keadilan. Keadilan itu berarti setiap pihak memiliki bagian sesuai kontribusinya, lalu mereka akan memperoleh pengembalian yang layak untuk terus berinvestasi,” ujar Adi.

Komitmen pemerintah Indonesia terus diperkuat dalam percepatan transisi energi menuju sistem listrik yang lebih hijau. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persen di antaranya berasal dari sumber terbarukan seperti surya, hidro, angin, dan geothermal. Sistem penyimpanan energi, termasuk baterai dan hidro pompa, juga akan menjadi pendukung utama dalam upaya ini.

Adi menjelaskan bahwa PLN tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan sinergi dalam pengembangan EBT. “Kami tetap menggandeng pemerintah dalam penyusunan regulasi, serta mitra strategis dari sektor swasta agar proyek bisa berjalan optimal,” tambahnya.

Salah satu contoh kolaborasi adalah integrasi pasokan listrik berlebih dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan upaya meningkatkan keterhubungan antar daerah untuk memaksimalkan manfaat energi terbarukan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memperkuat komitmen tersebut dengan target pembangunan pembangkit tenaga surya (PLTS) hingga 100 GW dalam waktu singkat, sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong energi terbarukan mencapai 100 persen dalam 10 tahun ke depan.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menyetorkan dana fiskal Rp402,4 triliun pada 2026 untuk mendukung ketahanan energi nasional. Angka-angka ini mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur EBT yang berkelanjutan serta penyeimbangan kepentingan semua pihak.