Pemerintah Dorong Pembangunan dan Reaktivasi Jalur KA di Sumatra-Sulawesi

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun serta mereaktivasi jaringan kereta api sekitar 14.000 kilometer di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. “Minimal untuk mencapai peningkatan yang signifikan, kita perlu memperluas atau mengembangkan sekitar 14.000 km jalur perkeretaapian,” ujarnya dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi terkait pengembangan jaringan KA nasional di Jakarta, Rabu.

AHY menjelaskan bahwa saat ini jaringan KA di Sumatra hanya mencakup 1.871 km. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, diperlukan penambahan minimal 7.837 km jalur baru. Di Kalimantan, jaringan KA belum tersentuh, sehingga diperlukan pembangunan dari awal sebesar 2.772 km. Sementara di Sulawesi, panjang jalur KA sekitar 109 km, dengan kebutuhan tambahan hingga 3.284 km.

Visi Strategis untuk Konektivitas Nasional

AHY menekankan bahwa percepatan pembangunan jaringan KA di luar Pulau Jawa merupakan langkah penting untuk mengurangi ketimpangan daerah, memperkuat infrastruktur nasional, serta menekan biaya logistik. “Kita tidak bisa segera menyelesaikan hal ini, diperlukan proses jangka menengah hingga jangka panjang, sehingga harus ada keberhasilan segera dan anggaran yang cukup,” tambahnya.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kami ingin memastikan bahwa Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal jauh. Dengan jaringan KA yang terintegrasi, biaya logistik dapat diminimalkan secara signifikan dan daya saing ekonomi antarwilayah meningkat,” kata Menko AHY.

Mengenai peran kereta api dalam mobilitas nasional, AHY menyoroti bahwa kontribusinya terhadap transportasi penumpang hanya mencapai sekitar 4 persen, sementara logistik hanya 1 persen. “Meski memiliki keunggulan besar dalam efisiensi dan emisi, kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca masih di bawah 1 persen. Ini harus kita tingkatkan sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” tegasnya.

AHY juga menyoroti kesenjangan investasi antara pembangunan jalan raya dan jalur KA. “Kita tidak menyangkal pentingnya jalan, tetapi ada gap besar dalam alokasi investasi perkeretaapian. Ini yang perlu kita koreksi bersama,” ujarnya.

Peran Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam pengembangan wilayah, AHY menyatakan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi unik. Sumatra membutuhkan penguatan jaringan yang ada dan ekspansi jalur baru, Kalimantan harus dibangun dari nol, sementara Sulawesi memerlukan integrasi dengan industri dan komoditas unggulan. “Kalimantan bahkan belum memiliki jalur KA, ini menjadi peluang besar untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih matang, termasuk untuk mendukung kebutuhan logistik,” jelasnya.

Untuk merealisasikan proyek hingga 14.000 km dan reaktivasi jalur, AHY menyebut diperlukan investasi sekitar Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga 2045. “Angkanya besar, tetapi ini adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan anggaran APBN, tetapi perlu kolaborasi dengan sektor swasta dan partisipasi berbagai pihak,” lanjutnya.

Kemudian, AHY menambahkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik. Ia menyoroti bahwa pendapatan daerah dari sektor transportasi cukup tinggi, namun alokasi anggaran untuk perkeretaapian masih rendah. “Kita perlu dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” katanya.