Menteri PPPA: Perlindungan anak perlu dilakukan secara menyeluruh

Dalam acara peluncuran kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF di Gedung Bappenas, Jakarta, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyatakan bahwa perlindungan anak adalah prioritas yang harus diwujudkan secara lengkap. “Menurut kami, upaya perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.

Ia menekankan bahwa kerja sama ini mencakup berbagai kebijakan responsif, layanan yang mudah dicapai, serta pergeseran mindset masyarakat untuk mendukung perlindungan anak sebagai inisiatif kolektif. Dengan tantangan yang semakin rumit, perlu sinergi dari berbagai pihak agar masalah yang dihadapi anak-anak Indonesia tidak terabaikan.

“Banyak anak, terutama perempuan, masih menghadapi kerentanan ganda dan butuh perhatian serta akses yang lebih baik. Pendekatan terpadu menjadi kunci agar tidak ada yang tertinggal,” ujar Arifatul.

Sebagai bagian dari program kerja sama, Indonesia dan UNICEF meluncurkan rencana tindakan lima tahunan (CPAP) 2026-2030. Program ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah berlangsung selama 60 tahun, dimulai dari penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA) sejak tahun 1960-an.

Dalam periode lima tahun terakhir, kolaborasi antara pemerintah dan UNICEF telah menghasilkan pencapaian signifikan, seperti penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemulihan 105 ribu anak ke sistem pendidikan. Terdapat pula perlindungan terhadap 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Penyusunan CPAP 2026-2030 didasarkan pada prioritas nasional RPJMN 2025-2029, visi Presiden dan Wakil Presiden, serta kerangka kerja kerja sama pembangunan berkelanjutan PBB (UNSDCF) 2026-2030. Konvensi Hak Anak, komitmen internasional, dan rekomendasi dari forum strategis nasional juga menjadi acuan utama.

Kerja sama 2026-2030 menitikberatkan pada enam komponen utama, termasuk gizi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kebijakan sosial. Seluruh aspek ini didukung oleh aktivitas lintas sektor yang berfokus pada koordinasi dan penguatan kapasitas. Tujuan utamanya adalah mempercepat pencapaian target nasional, seperti peningkatan akses sanitasi, penurunan stunting, serta pengurangan tingkat kemiskinan.

“Dukungan UNICEF melalui peningkatan kapasitas dan bantuan teknis telah memberi dorongan besar bagi upaya kita bersama,” tambah Menteri PPA. “Masa depan, kami berkomitmen memastikan hasil program ini dirasakan langsung oleh perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Mari terus menjaga semangat kerja sama ini demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.