Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Sultan Zainal Abidin Syah

Pada perayaan Hari Pahlawan 2025, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu. Penghargaan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satu penerima adalah almarhum Sultan Zainal Abidin Syah, asal Maluku Utara, yang dianugerahi gelar tersebut dalam kategori Perjuangan Politik dan Diplomasi.

Peran dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI

Sultan Zainal Abidin Syah berperan krusial dalam menjaga wilayah Indonesia Timur, terutama Papua Barat, tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menjabat sebagai Sultan Tidore pada periode 1947–1967 dan menjadi Gubernur Irian Barat (kini Papua) pertama yang memimpin dari tahun 1956 hingga 1961.

Biografi dan Pendidikan Sultan Zainal Abidin Syah

Zainal Abidin Syah lahir di Soa-Sio, Tidore, Maluku Utara, pada tahun 1912. Dalam catatan sejarah, ia juga dikenal sebagai Sultan Zainal Abidin Alting Syah. Pendidikan awalnya diperoleh di sekolah dasar Belanda di Ternate, lalu melanjutkan studi ke sekolah menengah Belanda atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Batavia (Jakarta). Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Opleidings Scholenvoor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 1934.

Sekarang sebagai ambtenaar (pegawai negeri), Zainal Abidin menjabat sebagai Bestuur dan Hulp-Bestuur di Ternate, Manokwari, serta Sorong. Selama pendudukan Jepang, ia diasingkan selama setahun ke Jailolo, Halmahera Barat, hingga Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada tahun 1947, ia dilantik sebagai Sultan Tidore.

Perjuangan Politik dan Diplomasi

Setelah menjabat Sultan, Zainal Abidin mengeluarkan pidato pada 2 Maret 1949 yang menyatakan,

“Irian Barat merupakan bagian Kesultanan Tidore.”

Sikap ini diulang saat Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, ketika ia menjadi satu-satunya dari 51 anggota parlemen yang menolak serah terima Irian Barat kepada Belanda. Karena tekadnya, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibukota sementara di Soa-Sio, Tidore, pada 17 Agustus 1956.

Dalam upaya memperkuat klaim historis, ia ditetapkan sebagai Gubernur Sementara Provinsi Irian Barat pada 23 September 1956 melalui SK Presiden RI No. 142 Tahun 1956. Pada tahun 1961, ia bergabung dengan staf Departemen Dalam Negeri melalui SK Presiden No. 220 Tahun 1961 untuk membantu Komando Mandala dalam Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora), yang bertujuan membebaskan Irian Barat. Tanggal 4 Mei 1962, ia diangkat sebagai Gubernur Tetap Provinsi Irian Barat.

Kepergian dan Warisan Sultan Zainal Abidin Syah

Zainal Abidin memimpin Irian Barat hingga tahun 1961, lalu tinggal di Ambon hingga wafat pada 4 Juli 1967. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon. Pada 11 Maret 1986, kerangka Sultan Zainal Abidin Syah dipindahkan ke Soa-Sio Tidore dan disemayamkan di Sonyine Salaka Kedaton Kie Soa-Sio Kesultanan Tidore.

Sebagai penghargaan, nama Sultan Zainal Abidin Syah diabadikan sebagai nama jalan utama di Soa-Sio, yakni Jalan Sultan Zainal Abidin Syah di Kecamatan Tidore Selatan. Perjuangannya tetap menjadi inspirasi bagi ketahanan wilayah NKRI di Indonesia Timur.