New Policy: Anggota DPR minta masyarakat menengah atas dukung ketahanan energi
Anggota DPR Mintai Dukungan Masyarakat Menengah Atas untuk Tingkatkan Ketahanan Energi
Jakarta – Seorang anggota Komisi VI DPR, Ahmad Labib, mengajak masyarakat berada di level menengah ke atas untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ia menekankan pentingnya kelompok tersebut menghindari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, agar subsidi bisa tetap menjangkau kalangan yang lebih membutuhkan.
“Dengan mengurangi konsumsi BBM subsidi, kita bisa memastikan subsidi tidak terbuang begitu saja dan tetap memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar Ahmad dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, langkah ini juga mencegah peningkatan signifikan penggunaan energi yang bisa membebani anggaran negara. Sinergi antara pemerintah, DPR, serta seluruh elemen masyarakat dianggap sebagai faktor kunci dalam menjaga kebijakan energi nasional berkelanjutan.
Stabilitas Harga BBM Subsidi Sebagai Upaya Lindungi Daya Beli
Ahmad mendukung kebijakan pemerintah yang tetap menjaga stabilitas harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026. Ia menyebut langkah ini membantu melindungi daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
“BBM subsidi menjadi bantalan penting bagi perekonomian, terutama dalam menstabilkan biaya logistik dan produksi yang sangat bergantung pada energi,” terangnya.
Dalam data terbaru, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik menghadapi krisis global 2026, dengan tingkat ketahanan mencapai 77 persen. Capaian ini, menurut Ahmad, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga pasokan energi nasional, didukung oleh sumber daya domestik seperti batubara (48 persen), gas (22 persen), serta energi terbarukan.
Peran Kementerian ESDM dalam Pemulihan Ketahanan Energi
Ahmad menyoroti kontribusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memastikan ketersediaan energi tetap terjaga meski menghadapi tekanan global. Langkah strategis seperti pengelolaan impor dan penguatan rantai pasok dianggap menjadi fondasi penting.
Pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Hal ini diambil setelah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan keputusan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan ke Rusia dan Prancis.
Bahlil menyatakan stabilitas harga BBM subsidi sejalan dengan kondisi pasokan energi nasional yang terus dijaga. Dengan kebijakan ini, diharapkan perekonomian Indonesia bisa tetap stabil dan siap menghadapi tantangan global.