Purbaya: Presiden Tak Pernah Beri Arahan Siapkan APBN untuk Iuran BoP

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tidak pernah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pembayaran iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). “Saya tidak pernah terima instruksi dari Presiden soal uang untuk BoP,” jelasnya saat sesi jumpa pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

“Tapi nggak ada komitmen bayar, apalagi kalau dipakai untuk Israel,” tambah Purbaya.

Menurut Purbaya, Indonesia tidak terikat pada komitmen keuangan meski telah bergabung dengan BoP, seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam keanggotaan tersebut, fokus Indonesia lebih pada penyediaan pasukan perdamaian. “Presiden jelas posisinya, ingin menjaga kepentingan rakyat Palestina sejauh mungkin,” tambahnya.

Presiden Tolak Janji 1 Miliar Dolar AS untuk BoP

Dalam pernyataan sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji atau menyetujui kontribusi 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) kepada BoP yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia juga menyatakan tidak ada komitmen finansial apa pun yang diberikan ke pihak AS terkait partisipasi Indonesia dalam lembaga tersebut.

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington 19 Februari lalu, itu pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tapi Indonesia tidak ada di situ,” tegas Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia siap menjadi anggota BoP, tetapi hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga wilayah Gaza, bukan dana. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya. Meski demikian, ia menyampaikan pemerintah tetap memantau perkembangan ke depan, termasuk jika pembangunan kembali Gaza dimulai, kontribusi keuangan Indonesia bisa dipertimbangkan.