Transparansi dan akuntabilitas jadi kunci dalam kasus dana nasabah BNI

Dari Jakarta, Elvi Diana, seorang konsultan dan perencana keuangan, mengatakan bahwa transparansi investigasi dan akuntabilitas manajemen adalah faktor penting dalam menangani kasus dana nasabah yang terjadi di Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Aek Nabara, Sumatera Utara.

Elvi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menjelaskan kedua hal tersebut dibutuhkan bukan hanya untuk menuntaskan perkara, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Dana yang hilang, sebagaimana dilaporkan, merupakan milik jemaat gereja di wilayah setempat.

Menurut Elvi, nasabah perbankan seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal, sehingga kasus ini menjadi pengingat untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan keamanan bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

Oleh karena itu, lanjutnya, penyelesaian perkara tidak cukup berhenti pada pengembalian dana nasabah.

Dalam konteks itu, dia mendorong peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijaga dengan lebih ketat sebagai pihak yang mengawasi.

IA berpendapat kasus ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal perbankan yang perlu segera dievaluasi.

Elvi juga menekankan pentingnya implementasi dual control dan due diligence pada setiap transaksi, terutama terkait alokasi dana nasabah.

Menurutnya, peninjauan menyeluruh terhadap prosedur operasional dan sistem pengendalian internal, khususnya di tingkat kantor cabang, harus dilakukan untuk menghindari risiko serupa.

Sebelumnya, OJK menyatakan telah memanggil direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab atas kasus dana nasabah di KCP Aek Nabara.

Direksi BNI pun menargetkan pengembalian dana anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara yang terdampak dugaan penyimpangan dana sekitar Rp28 miliar dapat diselesaikan pada pekan ini.