Legislator DKI: Perlu Penindakan Tegas Aksi Premanisme dan Tawuran

Jakarta, Minggu – Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengajukan permintaan agar pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan tindakan tegas terhadap aksi premanisme dan tawuran yang dinilai meresahkan serta mengganggu kinerja ekonomi masyarakat. Menurutnya, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku preman dan tawuran tidak bisa dibiarkan begitu saja karena merugikan banyak pihak.

Konsekuensi yang Harus Ada

“Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya,” ujarnya.

Justin menekankan bahwa tindakan lembut tidak cukup untuk mengatasi masalah yang berulang. Ia mengingatkan bahwa tawuran dan premanisme di ibu kota harus segera diantisipasi dan diberantas secara efektif.

Kritik terhadap Respons Satpol PP

Ia juga mengkritik kecepatan respons Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani insiden tawuran dan premanisme. “Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Hibah untuk Forkopimda

Justin menyebutkan bahwa Pemprov DKI memiliki dana hibah besar untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, yaitu sebesar Rp315 miliar. “Hibah kita untuk Forkopimda sebagai wadah koordinasi lintas aparat juga tidak kecil, sebesar Rp315 miliar,” kata legislator tersebut.

Pajak dan Pertanggungjawaban

Legislator mengingatkan bahwa Pemprov DKI harus serius dalam menangani premanisme, yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pajak warga. “Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat,” pungkasnya.