Kasus DJKA, KPK Periksa Dirjen Kemenhub Risal Wasal Soal Peran Sudewo

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, pada 23 April 2026. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap peran Sudewo (SDW) dalam skandal suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudewo merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Peran Sudewo Dalam Kasus

“Penyidik sedang menelusuri materi terkait pengaturan, pengondisian, serta penentuan calon penyedia dalam berbagai proyek,” tutur Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberi keterangan kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat. Ia menambahkan bahwa pihak KPK juga mengeksplorasi kontribusi anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, yang bekerja sama dengan Kemenhub, melalui pemeriksaan Ari Hendratno, pejabat pembuat komitmen Kemenhub, pada 24 April 2026.

“Penyidik mendalami materi terkait pengaturan, pengondisian, dan plotting -an (pembagian) calon penyedia dalam pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan BTP Jawa Timur, khususnya yang dilakukan oleh tersangka SDW,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Proyek Terkait Korupsi

Kasus ini terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP tersebut telah diubah nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Selain itu, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka yang langsung ditahan dalam skandal proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

KPK Tetapkan Tersangka

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka serta dua korporasi dalam kasus ini. Korupsi dugaan terjadi dalam berbagai proyek, termasuk pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Dalam pengelolaan proyek tersebut, diduga ada pengaruh dari pihak tertentu untuk mengontrol pemenang tender dari awal proses administrasi hingga pengumuman hasil lelang.

Sudewo ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT KPK saat menjabat Bupati Pati. Penetapan ini terjadi pada 20 Januari 2026, mengikuti investigasi yang memperlihatkan keterlibatannya dalam skandal tersebut.