Mendorong kedaulatan digital dan pelindungan data pribadi

Jakarta – Tantangan dalam membangun otonomi digital di Indonesia semakin nyata. Pergerakan data lintas batas yang cepat menjadi salah satu hambatan dalam memastikan keamanan informasi pribadi. Di sisi lain, penyebaran disinformasi juga semakin mengkhawatirkan, karena kemudahan akses ke berbagai platform digital dan media elektronik mempercepat proses ini.

Langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam mengharuskan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan kontrol atas data pribadi. Regulasi ini tidak hanya berupa urusan administratif, tetapi juga menjadi cara untuk memastikan stabilitas dalam pengelolaan informasi digital. PSE diperlukan sebagai bentuk pengawasan, sehingga masyarakat dapat memiliki kesadaran tentang praktik pemrosesan data yang dijalankan oleh penyelenggara sistem.

Contoh Penerapan dari Kemkomdigi

Kemkomdigi baru saja memberikan peringatan kepada Wikimedia Foundation untuk menyelesaikan proses registrasi sebagai PSE lingkup privat. Jika organisasi tersebut belum mendaftar, layanan mereka seperti Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons berpotensi diblokir sesuai ketentuan hukum Indonesia. Hingga Maret 2026, terdapat 16.529 PSE privat dan lebih dari 3.600 PSE publik yang sudah terdaftar. Angka ini menunjukkan bahwa regulasi PSE memiliki dampak nyata dalam menjaga kedaulatan digital.

Dalam era digitalisasi global, penting untuk memastikan visibilitas mengenai bagaimana data pribadi diproses secara bertanggung jawab. Peningkatan penggunaan kecerdasan buatan (AI) memerlukan pengumpulan informasi dalam skala besar, sehingga kebijakan yang tepat menjadi krusial. Layanan digital yang melintasi batas wilayah juga memunculkan pertanyaan tentang hak masyarakat atas kendali data mereka dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengarahkan pengembangan sistem elektronik agar tetap bermakna bagi kepentingan nasional. Mewajibkan pendaftaran PSE, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah salah satu cara untuk memastikan ruang siber tetap terpantau dan transparan. Regulasi ini tidak hanya melindungi data pribadi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi isu-isu digital yang semakin kompleks.