KPK: Penegakan hukum atas pelanggaran pemilu belum optimal

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penerapan hukum terhadap pelanggaran pemilu di tingkat nasional maupun daerah belum mencapai tingkat optimal.

Menurut Budi Prasetyo, juru bicara KPK, penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu belum mencapai efisiensi maksimal. Ia menyampaikan hal ini saat berbicara dengan para jurnalis di Jakarta, pada hari Sabtu.

Pernyataan ini disampaikan setelah KPK dalam riset terbarunya mengidentifikasi adanya bukti-bukti penyelenggara pemilu yang menerima suap guna mengubah hasil pemungutan suara.

Sebelumnya, Direktorat Pengawasan KPK pada tahun 2025 telah melakukan analisis untuk menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggara pemilu.

Usai melakukan kajian, KPK mengusulkan lima poin per