KPK: Perbedaan Harga di E-Katalog dan Platform Lain Jadi Sumber Pengayaan

Jakarta, Selasa (27 Mei 2023) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa ketidaksesuaian harga barang antara e-katalog dan platform lain menjadi bahan tambahan bagi lembaga antirasuah dalam memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, menyatakan hal ini saat berbicara dengan para jurnalis di Jakarta.

“Kami berterima kasih atas informasinya. Ini menjadi sumber pengayaan bagi KPK dalam menjalankan tugas pengawasan,” kata Budi.

Budi menjelaskan bahwa perbedaan harga ini relevan dengan fungsi KPK dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Pengadaan barang dan jasa masuk ke dalam dua area tugas utama KPK,” tambahnya.

KPK mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa rentan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga perbedaan harga dianggap sebagai indikasi yang perlu diwaspadai. Menurut Budi, digitalisasi proses pengadaan harus dirancang agar efektif dan efisien, serta mencegah penggunaan sistem untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

“KPK mendorong pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, agar tidak ada celah untuk menggelapkan dana atau memperlebar kesenjangan harga,” ujarnya.

Selain itu, Budi juga mengatakan bahwa KPK berharap vendor dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berintegritas. “Iklim bisnis yang baik akan meminimalkan praktik mark up harga dan mengurangi risiko penyalahgunaan sistem,” tambahnya.

Komentar tersebut muncul setelah adanya perdebatan di publik mengenai harga Samsung Galaxy Tab Active 5. Dalam e-katalog, alat tersebut ditawarkan dengan harga Rp17,9 juta per unit oleh PT Mitrawira Hutama Teknologi. Namun, di platform Lokapasar atau laman resmi perusahaan, harga produk serupa berkisar antara Rp9 juta hingga Rp12,5 juta.