KPK Terlibat Partai Politik Sebelum Usulkan Batasan Jabatan Ketua Umum

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mereka telah melibatkan partai politik dalam proses penyusunan aturan pembatasan kepemimpinan ketua umum parpol. Usulan ini bertujuan membatasi jabatan ketua umum hingga maksimal dua periode masa kepengurusan, sesuai hasil kajian tata kelola partai yang dipimpin Direktorat Monitoring KPK.

Keterlibatan Parpol untuk Pandangan Objektif

“Dalam kajian ini, KPK juga melibatkan partai politik untuk mendapatkan pandangan serta fakta secara objektif dari para anggotanya,” jelas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, saat diwawancara di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Budi menambahkan, usulan batasan jabatan tersebut juga didukung oleh para kader parpol yang terlibat dalam studi KPK. “Kami memastikan semua elemen, termasuk anggota partai, turut memberikan masukan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia,” ujarnya.

Hasil Kajian Disampaikan ke Seluruh Parpol

Menurut Budi, hasil dari kajian tersebut akan disebarkan kepada tiap parpol sebagai bagian dari tugas KPK dalam memberikan rekomendasi. “Tanggung jawab KPK adalah menyampaikan temuan ke pemangku kepentingan terkait,” tambahnya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil agar usulan tidak hanya berupa resep, tetapi bisa diterapkan secara optimal. “Hasil kajian ini harus ditindaklanjuti agar kita dapat memitigasi risiko korupsi dan melakukan pencegahan yang lebih efektif di masa depan,” tegas Budi.

Usulan untuk Perbaikan Sistem Kaderisasi

Usulan KPK dikeluarkan dalam rangka mencegah korupsi, terutama karena ditemukan bahwa kaderisasi parpol masih kurang optimal. Hal ini menyebabkan adanya biaya masuk bagi seseorang yang ingin menjadi anggota partai, hingga memengaruhi proses pemilihan umum.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, KPK mengusulkan perbaikan sistem kaderisasi partai politik. “Penyusunan batasan jabatan ketua umum parpol diharapkan bisa mendukung kaderisasi yang lebih transparan dan minim risiko,” kata Budi.