Kementerian LH kejar denda 1.369 perusahaan pemicu terjadinya bencana

Martapura, Kalimantan Selatan (ANTARA) – Pemerintah mengejar pelaksanaan sanksi denda terhadap 1.369 perusahaan di 14 provinsi atas pelanggaran lingkungan yang diduga menjadi penyebab bencana. Evaluasi terhadap aktivitas tambang di beberapa wilayah, termasuk 185 perusahaan di Kalimantan Selatan, menjadi fokus utama kegiatan ini.

Kunjungan Menteri dan Evaluasi Aktivitas Tambang

Dalam kunjungan kerja di Martapura, Kabupaten Banjar, Senin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 185 aktivitas tambang di Kalimantan Selatan, baik yang sah maupun tidak sah, untuk dibandingkan dengan izin lingkungan yang telah diterbitkan.

“Sebagian dari mereka sudah menyelesaikan kewajiban dengan membayar denda, sehingga hingga hari ini Kementerian Lingkungan Hidup telah menyetor Rp1,5 triliun ke negara dari berbagai kegiatan serupa,” kata Hanif.

Evaluasi Lapangan dan Penanganan Selanjutnya

Kementerian LH terus melakukan evaluasi lapangan dengan menurunkan tim ahli untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola lingkungan, terutama selama musim hujan yang meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Hasil evaluasi akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait guna penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Investigasi Dugaan Keterkaitan dengan Bencana

Lebih lanjut, Kementerian LH juga sedang meneliti hubungan antara aktivitas tambang dengan kejadian banjir yang memengaruhi sejumlah desa. Tim penegakan hukum (Gakkum) berperan dalam mengelola penanganan kasus tersebut.

“Penegakan hukum difokuskan pada penagihan denda serta kewajiban pemulihan lingkungan dari perusahaan pelanggar, demi mengurangi dampak kerusakan yang berkontribusi pada bencana seperti banjir,” ujar Menteri Hanif.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memastikan pemulihan lingkungan berjalan efektif, sehingga mengurangi potensi bencana di masa depan.