BGN bentuk tim optimalisasi penyaluran MBG agar tepat sasaran

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah strategis dengan membentuk tim khusus untuk mengoptimalkan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan utamanya adalah memastikan program tersebut lebih tepat sasaran, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan fokus pada kelompok yang membutuhkan perbaikan gizi.

Pembentukan Tim Berdasarkan Observasi Lapangan

Dalam akun Instagram @nanik_deyang, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyebutkan bahwa tim ini dibentuk setelah hasil inspeksi mendadak dan investigasi ke sejumlah sekolah serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil kunjungan tersebut digunakan untuk mengevaluasi kualitas MBG dan memastikan programnya tidak mengalami penyimpangan.

“Dengan persetujuan Kepala BGN, Dadan Hindayana, saya membentuk tim penjaminan distribusi MBG yang lebih efisien, melibatkan investigasi di bawah saya, kedeputian promosi, serta pengawasan untuk memastikan keberhasilan program,” ujarnya.

Nanik menjelaskan bahwa tim ini akan melakukan penyisiran awal di DKI Jakarta, lalu memperluas cakupannya ke daerah lain. Proses ini bertujuan menghindari penggunaan anggaran yang tidak optimal dan mengurangi pemborosan dana negara akibat MBG yang menjadi sampah makanan karena tidak diminum siswa.

Penyesuaian Target Penerima MBG

Menurut Nanik, sekolah swasta berbiaya tinggi akan diberitahukan bahwa MBG tidak diberikan, sementara sekolah negeri di kawasan elit akan diberikan kuesioner untuk mengetahui minat siswa terhadap program tersebut. “MBG akan diberikan kepada sekolah yang siswanya benar-benar membutuhkan dan ingin menerima,” terangnya.

Dalam kunjungan lapangan, Nanik mengungkapkan bahwa beberapa siswa merasa bosan dengan menu yang sama setiap hari, sehingga MBG sering dibuang. “Saya sengaja melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di Jakarta, dan terkejut melihat ompreng tidak diminum karena rasa telur yang monoton,” katanya, merujuk pada pengakuan anak-anak SD di Jakarta Utara.

Dari hasil investigasi, Nanik juga menyebutkan bahwa beberapa siswa lebih memilih makan di kantin karena rasa yang lebih enak. Selain itu, anggota DPR memberikan masukan agar sekolah swasta berbiaya tinggi yang mayoritas menerima siswa dari kalangan ekonomi kuat tidak diberikan MBG.

Nanik menambahkan bahwa tim ini juga menerima masukan dari para kepala daerah yang merasa MBG justru menjadi beban bagi keluarga mereka. “Para orang tua mengeluh karena anak-anak mereka tidak menghabiskan MBG, bahkan sering dibawa pulang dan diberikan kepada anggota keluarga,” paparnya.