BGN bangun sistem terintegrasi untuk pastikan MBG tepat sasaran

Jakarta – Untuk menjamin distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tepat sasaran, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengembangkan sistem terpadu yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Hal ini dijelaskan oleh Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Sistem ini dirancang agar semua pihak dapat mengakses data secara sinkron, mempercepat proses penyaluran MBG.

Percepatan melalui akses data online

Sony menyebutkan bahwa saat ini BGN sedang mengerjakan pengaksesan data melalui url validasidata.bgn.go.id. Melalui platform ini, kepala desa, camat, wali kota, bupati, kepala dinas, kepala sekolah, dan kepala posyandu dapat memverifikasi keberadaan sekolah atau lembaga lainnya di wilayahnya. “Ini merupakan langkah awal untuk mempercepat proses, silakan cek apakah sekolah di daerah Anda sudah terdaftar,” ujarnya.

“BGN tidak mengintervensi tugas para wali data, kami adalah pengguna data. Untuk memaksimalkan pelaksanaan program, data harus terpadu dalam satu tabel, sehingga seluruh kementerian memiliki informasi yang sama,” tambah Sony.

Dalam rangka koordinasi, BGN juga mengerjakan Application Programming Interface (API) yang menggabungkan data dari berbagai sumber. “Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diminta bekerja sama dengan pemerintah setempat agar target MBG sebesar 82,9 juta penerima manfaat dapat tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.

Pembagian tanggung jawab data

Sony menjelaskan bahwa setiap kementerian memiliki tanggung jawab data tertentu. Misalnya, data peserta didik dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan PKBM dielola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, madrasah dan pondok pesantren memakai data dari Kementerian Agama (Kemenag). Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menggunakan data yang diakses oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Data terintegrasi dalam satu tabel sangat penting agar pelaksanaan MBG lebih efektif. Keempat kementerian yang saya sebutkan dapat memantau dan mengawasi penyaluran, karena data sudah bisa diakses oleh tim di berbagai level,” ujar Sony.

Dengan sistem ini, BGN memastikan setiap kementerian memiliki data yang konsisten. “Seluruh level pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga kota, juga bisa mengakses data yang sama. Ini akan memudahkan evaluasi dan penyaluran MBG secara terpadu,” pungkasnya.