Dari Lorong Kampung ke Bangku Kuliah

Di Surabaya, langkah-langkah seseorang berhenti di depan rumah kecil yang terletak di sudut desa. Pintu terbuka perlahan, menampilkan seorang pemuda yang memilih bekerja paruh waktu sebagai alternatif daripada melanjutkan pendidikan. Keputusan ini tidak disebabkan oleh ketidakmampuan berpikir jauh, melainkan karena biaya kuliah yang terasa mahal.

Dalam konteks Surabaya, kebijakan ini mendapatkan momentum. Data menunjukkan ribuan pemuda masih berada di kelompok desil 1 hingga 5, kategori masyarakat dengan pendapatan rendah yang cenderung tidak melanjutkan studi. Di sisi lain, pemerintah kota juga menyediakan skema bantuan hingga Rp2,5 juta per semester dan dana saku bulanan. Meski demikian, tanpa data yang tepat dan pendekatan yang dinamis, bantuan cenderung tidak mencapai tujuan.

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur yang mengarahkan aparatur wilayah untuk mendata pemuda yang terhambat akibat ekonomi, tidak hanya sekadar prosedur birokrasi. Ini merupakan upaya mengembangkan kebijakan yang lebih dekat dengan realitas masyarakat, dari data statistik ke wajah nyata individu.

Pendekatan ‘jemput bola’ ini menarik karena mengatasi tantangan pendidikan tinggi yang sering terjadi di Indonesia, yakni kesenjangan akses akibat ketimpangan ekonomi. Di titik ini, negara melalui peran camat dan lurah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai bergerak. Mereka menyisir setiap sudut desa untuk memastikan aspirasi pendidikan tidak terhenti hanya karena keterbatasan dana.

Kebijakan yang efektif tidak cukup berhenti pada konsep, tetapi harus menjangkau realitas sosial yang sering tersembunyi di balik sudut sempit kota. Dengan penyisiran langsung, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap pemuda memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan, meski dana terbatas.