DLH Cianjur Intensif Lakukan Sosialisasi IPAL Standar untuk SPPG

Sosialisasi untuk Pastikan Kualitas Pengelolaan Limbah

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah mengupayakan peningkatan kesadaran tentang pengelolaan air limbah (IPAL) yang memenuhi standar. Evi Hidayah, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLH Cianjur, mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan petugas di setiap kecamatan untuk memastikan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki IPAL yang sesuai. Ia menjelaskan bahwa fokus utama adalah mengolah limbah dapur, seperti minyak dan lemak, secara efektif.

“Kami melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan serta sosialisasi setelah menerima permintaan dari SPPG, meskipun sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengajak DLH Cianjur untuk menyosialisasikan IPAL secara lebih aktif,” ujarnya.

Hingga kini, dari total 307 SPPG di Cianjur, DLH baru menyelidiki IPAL di Kecamatan Pagelaran dan Karangtengah. Pemilihan lokasi ini berdasarkan permintaan dari para pemangku kecamatan. Proses pemeriksaan melibatkan pengecekan ketaatan terhadap standar teknis keamanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta SK Menteri KLH Nomor 2760 Tahun 2025 sebagai syarat mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.

Beberapa SPPG yang sudah diuji IPAL-nya belum memenuhi persyaratan, bahkan ada yang masih membuang limbah ke sungai. Evi menambahkan bahwa meskipun semua SPPG mencantumkan memiliki IPAL, pihaknya belum bisa menilai apakah standar terpenuhi karena belum memperoleh data alamat lengkap setiap unit.

“Kami masih menunggu permintaan dari SPPG karena kewenangan pemeriksaan belum jelas. Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif nasional, sehingga kami perlu pastikan IPAL mereka sudah sesuai aturan,” terangnya.

Langkah ini bertujuan memperkuat kemitraan antara DLH dengan pihak kecamatan, agar semua SPPG dapat memenuhi standar lingkungan secara konsisten. Evi menegaskan bahwa pihaknya berupaya memperjelas proses verifikasi dan pemeriksaan IPAL demi meningkatkan kualitas layanan gizi di daerah tersebut.