Gubernur Kepri: PP Tunas Berikan Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Medsos

Kota Batam – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memberikan dukungan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, yang berjudul Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Ia menilai aturan ini bertujuan untuk mengarahkan penggunaan teknologi oleh anak-anak agar tidak terpapar materi yang merugikan. “Kebijakan ini memiliki tujuan baik, sehingga bisa membantu anak-anak dalam mengelola penggunaan media sosial dan menghindari dampak negatifnya,” jelasnya saat diwawancara di Batam, Ahad.

PP Tunas yang berlaku mulai 28 Maret 2026 membatasi akses anak di bawah 16 tahun terhadap konten dan platform digital yang berisiko. Beberapa platform seperti Meta dan TikTok telah menerapkan kebijakan serupa, termasuk pembatasan usia pengguna dan penonaktifan akun anak. Ansar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga perlindungan anak. “Regulasi saja tidak cukup, semua pihak harus bersama-sama menjaga agar kebijakan ini berjalan efektif,” tambahnya.

Dalam wawancara tersebut, Ansar menyebutkan tantangan yang dihadapi anak-anak masa kini, seperti penyalahgunaan teknologi dan ancaman narkoba yang sudah menjangkau usia di bawah 16 tahun. “Faktor-faktor seperti ini perlu diantisipasi secara bersama, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial,” ujarnya. Ia juga menyoroti peran keluarga dalam mengawasi aktivitas anak di dunia maya.

“PP Tunas ini akan kita evaluasi bersama pihak-pihak terkait di Kepri. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa menggunakan teknologi secara bijak, tanpa mengabaikan literasi digital,” kata Gubernur Ansar Ahmad.

Menurut Ansar, program perlindungan anak harus disertai dengan upaya mengurangi faktor penghambat. Ia berharap dengan PP Tunas, generasi muda Kepri dapat berkembang sehat, cerdas, dan tangguh meski tengah berada di tengah perkembangan digital yang cepat.